Suara.com - Maurcio Ye'kwana sedang mengkhawatirkan masa depannya. Dia berasal dari komunitas Auaris di Brasil utara, dekat perbatasan dengan Venezuela.
Daerah itu merupakan bagian dari Wilayah Adat Yanomami yang kaya akan emas, berlian, dan mineral. Namun, kawasan itu terancam oleh penambang ilegal. Secara keseluruhan, diperkirakan ada 20.000 penambang ilegal di tanah tersebut.
"Dalam beberapa tahun terakhir, penambangan ilegal semakin memburuk," kata Maurcio.
Menurutnya, jumlah pesawat, helikopter, dan kapal yang terkait dengan penambangan ilegal semakin banyak selama pandemi.
Maurcio baru berusia 35 tahun, tetapi generasi yang lebih muda justru membuatnya khawatir karena para pemuda kian terpikat pekerjaan ilegal.
"Para pemuda adalah nahkoda perahu terbaik," katanya. Mereka bisa mendapatkan sebanyak 10.000 reais Brasil (Rp30,7 juta) untuk satu kali perjalanan.
Maurcio datang ke Ibu Kota Brasil, Brasilia, untuk ambil bagian dalam Free Land Camp--sebuah acara tahunan yang menyatukan masyarakat adat Brasil yang ingin mempertahankan hak atas tanah mereka.
Baca juga:
- Perburuan emas menyulut penyerangan terhadap masyarakat adat di hutan Amazon
- Deforestasi di Amazon semakin parah, suku asli tersisa tiga orang dan di ambang kepunahan
- Penelitian: Hidup ribuan tahun di hutan, masyarakat adat Amazon tidak ganggu alam
Di jalan utama Kota Brasilia yang mengarah ke gedung Kongres dan Istana Presiden, komunitas masyarakat adat dari seantero Brasil mendirikan ratusan tenda.
Baca Juga: Perang Rusia dan Ukraina Ternyata Sebabkan Harga Batu Bara dan CPO Naik, Ekspor Makin Monce?
Banyak dari mereka mengenakan hiasan kepala berbulu, perhiasan manik-manik, dan memiliki tato geometris yang mengidentifikasi suku mereka.
Tahun ini, acara tersebut memiliki makna yang lebih besar.
Presiden Jair Bolsonaro memiliki misi mendorong pembangunan ekonomi di Amazon. Dalam upaya terakhirnya untuk menerobos wilayah masyarakat adat, ia menyebut-nyebut perang di Ukraina.
Brasil sangat bergantung pada pupuk impor untuk industri agribisnisnya. Lebih dari 90% pupuknya berasal dari luar negeri, dan Rusia adalah mitra terpentingnya.
"Ini kesempatan bagus buat kita," kata Bolsonaro tentang invasi Rusia ke Ukraina. Dia berpendapat bahwa dengan menambang di wilayah adat, Brasil bisa menumpuk lebih banyak cadangan kaliumnya sendiri.
Ini adalah argumen yang dipertanyakan oleh beberapa ahli.
"Hanya 11% dari cadangan kalium berada di dalam tanah adat. Lagipula negara bagian lain seperti So Paulo dan Minas juga memiliki cadangan kalium," kata politisi Joenia Wapichana, perempuan pribumi pertama yang memilih menjadi anggota Kongres pada 2018.
"Ini adalah narasi palsu yang mencoba membingungkan para penduduk asli Brasil, membuat mereka percaya bahwa hal itu penting, bahwa orang-orang tidak akan memiliki makanan di meja mereka."
Kesempatan yang dimaksud Bolsornaro juga tidak akan terwujud dalam jangka pendek.
"Dari perspektif teknologi dan lingkungan, lisensi dan infrastruktur - semuanya membutuhkan waktu. Untuk dapat menawarkan produk ini ke pasar Brasil mungkin akan memakan waktu tujuh hingga 10 tahun," kata Suzi Huff, Profesor Geologi di University of Brasilia.
"Kita berbicara tentang area yang sangat sensitif, area yang perlu perawatan. Salah jika mengatakan bahwa itu akan menyelesaikan masalah Brasil."
Rancangan undang-undang (RUU) mengenai hal tersebut sudah dibuat sejak 2020. Namun, bulan lalu, majelis rendah memilih untuk mempertimbangkannya di bawah ketentuan darurat, menghilangkan debat komite.
"Ini jelas-jelas merupakan pemerasan," kata Prof Huff. "Bolsonaro melihat peluang untuk melanjutkan proyek yang memungkinkan eksplorasi mineral, termasuk di tanah adat, dan menggunakan kelangkaan pupuk di Brasil untuk melanjutkan proyek ini."
RUU itu diharapkan akan diputuskan di majelis rendah minggu ini, tetapi itu tidak terjadi - dan sedikit yang percaya bahwa pada tahun pemilihan ini, itu akan terjadi.
Bahkan para pemain besar di industri tidak setuju dengan RUU itu. Institut Pertambangan Brasil bulan lalu mengatakan RUU itu "tidak sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan", dan menyerukan perdebatan yang lebih luas.
Meski para pemimpin adat lega karena pemungutan suara oleh majelis rendah ditunda, hal itu masih menjadi tantangan di lapangan.
"Wacana politik yang berapi-api, mendorong invasi di tanah adat," kata Joenia Wapichana. "Fakta bahwa Bolsonaro mengatakan dia mendukung pertambangan, bahwa dia akan mengatur pertambangan di tanah adat, itu sudah mengekspos masyarakat adat dan membuat mereka lebih rentan."
Wacana tersebut, tentu saja, sangat politis. Apalagi pemilihan umum sudah semakin dekat. Pada Selasa, mantan presiden Lula da Silva - yang unggul dalam survei untuk memenangkan pemilu pada Oktober - melakukan kunjungan ke kamp tersebut.
"Hari ini tajuk utamanya adalah tentang pemerintah yang tidak segan-segan jika menyinggung dan menyerang masyarakat adat yang sudah ada di tanah ini," katanya.
Pernyataan itu ditanggapi sorakan "Keluar, Bolsonaro!" - tetapi masih ada enam bulan lagi sampai pemilu. Dan inilah Brasil - banyak yang bisa berubah dalam politik di sini, dan masa depan suku asli Brasil lebih tidak pasti dari sebelumnya.
Berita Terkait
-
Bukan Sekadar Mewah, Ini Kriteria Mobil 'Rumah Kedua' ala Miss Universe Indonesia 2025 Sanly Liu
-
DPR Evaluasi Penonaktifan BPJS PBI, Rapat Terbuka Digelar
-
PAN Ingin Zulhas Jadi Cawapres Prabowo di 2029, Reaksi Nasdem Begini
-
Video Ikut Turnamen Internasional Viral, Kemampuan Billiard Fajar Alamri di Usia 5 Tahun Bikin Kagum
-
Kapolresta-Eks Kasat Lantas Sleman Segera Disidang Disiplin Terkait Kasus Hogi Minaya
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
Terkini
-
PAN Ingin Zulhas Jadi Cawapres Prabowo di 2029, Reaksi Nasdem Begini
-
Kapolresta-Eks Kasat Lantas Sleman Segera Disidang Disiplin Terkait Kasus Hogi Minaya
-
KPK Panggil Lima Orang Saksi Terkait Dugaan Korupsi Diskon Pajak Periode 2021-2026
-
Ditelanjangi dan Diarak 1 KM, Ini 7 Fakta Pria di Blora yang Dituduh Berzina Laporkan Balik Warga
-
ASN Siap-siap! Pemerintah Resmi Berlakukan Sistem WFA Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026
-
Kronologi Pria di Cengkareng Dianiaya Usai Tegur Tetangga Masalah Kebisingan Drum
-
PKS Tegaskan Sikap Soal Dukungan Prabowo 2029: Ini Bukan Soal Cepat-cepatan!
-
Polres Magelang Kota Bantah Tudingan Salah Tangkap dan Penganiayaan Remaja Saat Demo Agustus
-
DPR RI Ketok Palu: 10 Calon Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Resmi Disepakati
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 Soroti Impunitas, Swasensor, dan Pola Ancaman Baru