Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang.
Pasalnya, Jokowi dianggap telah berhasil merangkul lawan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju. Namun menurutnya, Jokowi dinilai masih perlu menyelesaikan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat terlebih akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu.
"Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar, saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
Fahri mengatakan, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrasktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat.
"Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan," ungkapnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini jika Jokowi berhasil melakukan rekonsiliasi rakyat maka kesuksesan yang lain bukan tidak mungkin akan mengikuti. Kekinian, kata Fahri, masyarakat Indonesia sangat sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan.
"Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua," tandasnya.
Diketahui, Kementerian Sekretaris Negara (Kemsesneg) menyematkan julukan kepada enam Presiden Indonesia terdahulu mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Melalui akun instagram resmi Kemensetneg, Presiden Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno dinilai memiliki peranan penting dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia dari Penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Baca Juga: Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun
Presiden RI kedua, Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, karena memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Presiden RI ketiga, BJ Habibie dijuluki Bapak Teknologi. Ia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa di bidang teknologi dan industri pesawat terbang. Pesawat N250 Gatotokaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas BJ Habibie.
Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme karena beliau memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek adalah satau satu kebijakannya.
Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri dijuluki Ibu Penegak Konstitusi. Presiden wanita pertama ini adalah pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyiapkan sistem pemilihan umum (pemilu) pertama kali, ketika masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden, di samping memilih calon anggota legislatif.
Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono dijuluki Bapak Perdamaian karena pada masa jabatan beliau sebagai Presiden, Indonesia banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti Perjanjian Perdamaian Aceh melalui Nota Kesepahaman Helsinki, membangun Pusat Perdamaian dan Keamanan atau Indonesia Peace and Security Center (IPSC).
Julukan keenam Presiden ini disematkan di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti.
Tag
Berita Terkait
-
Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Pastikan Status Endemi Covid-19 akan Diputuskan Jokowi
-
Sekeluarga Jadi Pejabat Semua, Kaesang: Kalau Kumpul Berasa Rapat Paripurna, yang Warga Biasa Cuma Saya
-
Ngeluh Capek ke Kaesang, Ternyata Ini Sosok yang Bikin Jokowi Takluk!
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja