Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Habiburokhman mengatakan bahwa MKD DPR RI telah menerima laporan dari Relawan Indonesia Bersatu atas anggota DPR Masinton Pasaribu terkait pernyataannya kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Meski sudah menerima, laporan tersebut masih harus melalui proses verifikasi sebelum ditindak lanjut lebih jauh.
"Laporannya kemarin saya cek sudah masuk tapi saat ini tim sekretariat MKD dan tenaga ahli sedang memverifikasi laporan tersebut untuk memastikan apakah menenuhi syarat formil atau tidak," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Habiburokhman berujar apabila syarat formil belum terpenuhi, nantinya pelapor memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas laporan, terhitung sejak pertama kali laporan masuk.
"Dalam waktu 14 hari kalau tidak melengkapi jadi tidak ditindaklanjuti. Kalau dilengkapi dalam waktu 14 hari syarat formil maka kami akan mengadakan rapat pleno MKD akan membahas. Semua perkara ya kalau sudah memenuhi syarat formil akan dibahas," kata Habiburokhman.
Diketahui, Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan melaporkan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Laporan ke MKD itu merupakan buntut dari pernyataan Masinton yang ditujukan kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Risman berpandangan apa yang menjadi pernyataan Masinton terhadap Luhut telah membuat kegaduhan.
"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden yang saat ini membantu presiden dalam membangun dan mengawal pemerintahan pak Jokowi," kata Risman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2022).
Baca Juga: Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun
Risman menilai narasi-narasi yang digunakan Masinton untuk mengkritisi Luhut tidak elok. Apalagi dia menganggap pernyataan itu bertujuan menyerang Luhut secara frontal. Terlebih menggunakan diksi Brutus Istana yang ditujukan untuk Luhut.
Padahal dikatakan Risman sebagai anggota DPR seharusnya Masinton dapat menggunakan forum-forum yang formal dalam mengkritisi Luhut sebagai Menko.
"Ya, kita sangat sayangkan narasi yang dibangun oleh Masinton Pasaribu mengatakan bahwa LBP adalah Brutus itu sangat disayangkan. Apalagi beliau berjasa besar membantu Pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus, Brutus apa, kan dia harus punya bukti juga Brutus yang disampaikan itu apa penafsiran Brutusnya," tutur Risman.
Sementara itu terkait laporan yang dilayangkan terhadap Masinton, Risman mengaku bahwa berkas pelaporannnya telah diterima.
"Maka saya hadir ke MKD hari ini, 18 April 2022 dan Alhamdulillah berkas kami diterima dan kami minta MKD memanggil Bung Masinton untuk dimintai keterangan. Karena memang tidak elok lah. Kalau mau menegur atau mau mengkritik kan ada forumnya, aalagi dia anggota DPR," ujar Risman.
Berita Terkait
-
Usul Julukan Presiden, Fahri Hamzah Lebih Suka Jokowi Dapat Gelar Bapak Rekonsiliasi, Ini Alasannya!
-
Daftar 24 Menteri Presiden Jokowi yang Harta Kekayaannya Meningkat dalam Setahun
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Pastikan Status Endemi Covid-19 akan Diputuskan Jokowi
-
Sekeluarga Jadi Pejabat Semua, Kaesang: Kalau Kumpul Berasa Rapat Paripurna, yang Warga Biasa Cuma Saya
-
Perbandingan Koleksi Kendaraan Presiden Jokowi Terbaru dengan Tahun Sebelumnya, Mobil Sama tapi Harga Beda
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan