Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya tampak menyindir soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Sindiran itu dilakukan dengan cara tak biasa, yakni melalui billboard raksasa yang terpasang di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat.
Berdasarkan pantauan Suara.com, billboard tersebut terpampang dengan disertai foto Juru Bicara PKS M Kholid. Isi billboard bertuliskan kalimat sindiran tiga periode.
"3 Periode? Boleh, Asal Jadi Kepala Desa," tulis kalimat sindiran dalam billboard raksasa tersebut.
Sementara itu Kholid menjelaskan, pemasangan billboard tersebut merujuk kepada wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode.
"Wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini harus kita hentikan. Karena itu inkonstitusional, mematikan demokrasi dan akan memantik instabilitas sosial-politik nasional," kata Kholid kepada Suara.com, Rabu (20/4/2022).
Kholid menyindir siapa pun yang menginginkan wacana tunda pemilu atau perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, sah-sah saja jika ingin menjabat 3 periode, asalkan jadi kepala desa bukan kepala negara.
"Kalau masih ngotot mau perpanjangan jabatan presiden dan maunya konstitusional itu bisa saja. Caranya adalah jadi kepala desa, itu bisa dipilih hingga 3 periode dan setiap periode masa jabatannya 6 tahun menurut ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," tuturnya.
Lebih lanjut, Kholid juga meyakini bahwa mayoritas kepala desa menolak ide tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
"Yang dibutuhkan kepala desa itu kesejahteraan aparatur dan masyarakat desa. Bukan perpanjangan jabatan presiden," imbuh dia.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Tanggapi Usulan Jokowi 3 Periode: Gak Usah Lah! Banyak Enggak Enaknya
Berita Terkait
-
Mardani PKS soal Menteri-menteri Jokowi Maju Pilpres: Semakin Banyak Orang Ingin jadi Capres-Cawapres Semakin Bagus
-
Kaesang Blak-blakan Soal Presiden Tiga Periode: Saya Juga Capek!
-
Bentuk Poros Koalisi 2024, Komunikasi PKS ke Parpol Lain Masih Cair, Belum Ada Pengerucutan
-
Minta Menteri Ngotot Nyapres Mundur, Mardani PKS: Pak Jokowi Perlu Pembantu yang Fokus Urus Rakyat!
-
Ogah Buka Big Data Soal Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Sebut Luhut Bermasalah Dalam Etika dan Moral
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polisi Lepas Maling Motor di Cikarang Langgar Prosedur? Ini Kata Propam
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026