Suara.com - Megawati Soekarnoputri membantah opini yang menyebut dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan membuat bidang riset dipolitisasi.
Megawati mengatakan, pihak yang melempar opini seperti itu adalah orang-orang yang berprasangka buruk terhadap dirinya.
"Banyak orang bertanya begini, kenapa Ibu Mega lagi? dia itu ketua umum partai, nanti BRIN dimainkan politik, saya bilang; aduh ini orang-orang pintar ini kok belum apa-apa sudah sering kali suudzon," kata Megawati dalam Kick Off & Talkshow Pembentukan BRIDA, Rabu (20/4/2022).
Megawati menyebut penunjukkan itu menurutnya sudah sesuai aturan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah BRIN, yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 12 Oktober 2021.
Presiden RI kelima itu menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas dari Jokowi sebagai kepala negara, dia berjanji akan bersikap netral saat berperan di BRIN.
"Saya ini orang yang sangat taat aturan, kalau tadi Menko PMK bilang riset itu harus objektif dan netral, itulah yang saya katakan ketika terbentuknya dewan pengarah, jangan melihat saya sebagai seorang politisi, saya diminta oleh presiden Jokowi, saya minta kalau di riset itu harus netral dan bukan pembenaran, tapi kebenaran, tidak mengada-ada," ujar Megawati.
Diketahui, Megawati dilantik Jokowi menjadi Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (13/10/2021) lalu.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, salah satu tugas Dewan Pengarah ialah memberikan dukungan politik yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya seorang diri.
Selain itu, Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan dukungan anggaran riset. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditempatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah.
Berita Terkait
-
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Bongkar Hubungan Luhut Binsar Pandjaitan dengan PDIP
-
Repdem Sebut Dosa Luhut Sudah Terlalu Banyak: Harus Minta Maaf ke Rakyat
-
6 Julukan Presiden Indonesia, Mulai dari Soekarno hingga SBY!
-
Duet Puan Maharani dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 Diprediksi Bakal Sulit
-
Bernuansa Minangkabau, Ini Makna Masjid At Taufiq yang Menjadi Hadiah Almarhum Taufiq Kiemas
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu