Suara.com - Rusia mengultimatum para pejuang Ukraina yang masih bertahan di Mariupol agar menyerah, pada Rabu (20/04). Di tengah perang itu, negara-negara Barat menjanjikan lebih banyak bantuan militer ke Kyiv.
Ribuan tentara Rusia terus melakukan serangan dengan artileri dan roket, yang disebut oleh pejabat Ukraina sebagai pertemburan Donbas. Invasi Rusia selama hampir delapan minggu telah gagal merebut salah satu kota terbesar di Ukraina, dan memaksa Moskow kembali fokus menyerang di sekitar wilayah separatis. Rusia memberikan ultimatum terhadap Ukraina agar menyerah pada Rabu (20/04).
Komandan Ukraina telah bersumpah untuk tidak menyerah. Serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak 1945 itu telah menyebabkan hampir lima juta orang melarikan diri ke luar negeri dan menghancurkan kota menjadi puing-puing.
Penasihat presiden Ukraina pada Selasa (19/04) malam waktu setempat mengatakan Rusia menyerang pabrik baja Azovstal, benteng utama yang tersisa di Mariupol, dengan bom penghancur bunker. Namun, kantor berita Reuters belum dapat memverifikasi detailnya.
"Dunia menyaksikan pembunuhan anak-anak secara online dan tetap diam," tulis penasihat Mykhailo Podolyak di Twitter. Barat akan kirim lebih banyak senjata Ultimatum agar pihak Ukraina menyerah ternyata gagal. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tidak ada satu pun tentara Ukraina yang meletakkan senjata mereka.
"Angkatan bersenjata Rusia, yang murni berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sekali lagi mengusulkan agar para pejuang batalyon nasionalis dan tentara bayaran asing menghentikan operasi militer mereka mulai pukul 14.00 waktu Moskow pada 20 April 2022 dan meletakkan senjata," kata Kementerian Pertahanan Rusia.
Amerika Serikat, Kanada dan Inggris mengatakan mereka akan mengirim lebih banyak persenjataan artileri dan Gedung Putih mengatakan bahwa sanksi baru sedang disiapkan. Presiden AS, Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan paket bantuan militer baru dengan ukuran yang sama dengan paket bantuan militer senilai $800 juta atau setara Rp11,2 triliun minggu lalu dalam beberapa hari mendatang, demikian uja seorang sumber kepada Reuters.
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina harus disalahkan karena memperburuk kerawanan pangan dunia yang "sudah mengerikan", dan membuat guncangan harga dan pasokan menambah tekanan inflasi global.
Kota-kota Ukraina yang diserang Rusia
Baca Juga: Kesaksian Pendeta Gereja Ortodoks Rusia di Ukraina Berontak Lawan Moskow
Rusia mengatakan jika pihaknya meluncurkan apa yang disebutnya "operasi militer khusus" pada 24 Februari 2022 untuk demitilerisasi dan "denazifikasi" di Ukraina. Kyiv dan sekutu Baratnya menolak pernyataan itu dan menyebutnya sebagai dalih palsu.
Ukraina mengatakan serangan baru itu telah mengakibatkan direbutnya Kremina, sebuah pusat administrasi berpenduduk 18.000 orang di Luhansk, salah satu dari dua provinsi Donbas.
Di Mariupol, tempat pertempuran terberat dan bencana kemanusiaan terburuk, sekitar 120 warga sipil yang tinggal di sebelah pabrik baja Azovstal pergi melalui koridor kemusiaan. Sebuah rekaman drone yang diambil pada Selasa, (19/04) menunjukkan orang-orang membeli makanan dan kebutuhan lainnya di pasar darurat, serta mengisi daya ponsel mereka dari generator sekitar $1,35 atau Rp18.900.
Mariupol telah dikepung sejak awal perang. Puluhan ribu penduduk telah terperangkap dan Ukraina yakin lebih dari 20.000 warga sipil tewas di sana. "Tentara Rusia akan selamanya mencatatkan dirinya dalam sejarah dunia sebagai tentara paling barbar dan tidak manusiawi di dunia," kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.
"Membunuh warga sipil dengan sengaja menghancurkan tempat tinggal dan infrastruktur sipil dan menggunakan semua jenis senjata, termasuk yang dilarang oleh konvesi internasional, sudah menjadi ciri khas tentara Rusia," tambahnya dalam sebuah video.
Rusia membantah menggunakan senjata terlarang atau menargetkan warga sipil dalam invasi ke Ukraina dan mengatakan, tanpa bukti, tanda-tanda kekejaman telah dipentaskan. rw/pkp (Reuters)
Berita Terkait
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Puasa Ramadan Bikin Berat Badan Naik? Begini Penjelasan Ahli Gizi RSA UGM
-
Piche Kota Bantah Tuduhan Asusila terhadap Anak di Bawah Umur, Siap Ikuti Proses Hukum
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Apakah Sepeda Listrik Lipat Boleh Masuk KRL? Cek 6 Rekomendasi yang Diizinkan
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer