Siapa Lili Pintauli Siregar? Wakil Ketua KPK Diduga Langgar Kode Etik Terima Gratifikasi Nonton MotoGP

Suara.com - Nama Lili Pintauli Siregar kembali dibicarakan publik setelah dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai KPK. Siapa Lili Pintauli Siregar sebenarnya?

Bagi anda yang belum tahu siapa Lili Pintauli Siregar, simak penjelasan berikut. Wanita ini merupakan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lili diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas nonton MotoGP Mandalika serta akomodasi saat ajang balap tersebut digelar. Atas dugaan tersebut, Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik menerima fasilitas mewah.

Profil Lili Pintauli

Lili Pintauli Siregar adalah Wakil Ketua KPK terpilih. Ia menjabat dari periode 2019 hingga 2023.

Wanita ini dikenal sebagai seorang advokat dengan harta kekayaan total Rp 1,7 miliar. Mengutip laman KPK, Lili Pintauli adalah seorang advokat kelahiran Bangka Belitung, tanggal 9 Februari 1966.

Riwayat Pendidikan Lili Pintauli

Lili Pintauli telah mengenyam pendidikan hukum pada jenjang S1 dan S2 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan.

Jejak Karier Lili Pintauli

Baca Juga: Dewas KPK Batal Periksa Dirut Pertamina Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli pada Kasus Tiket MotoGP Mandalika

Lili Pintauli mengawali karier sebagai Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Medan pada tahun 1991 – 1992.

Kemudian juga sempat bekerja di kantor advokat Asamta Parangiunangis, SH & Associates pada 1992 – 1993 sebagai asisten pengacara. Pada 1994, Lili Pintauli mulai aktif di Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan hingga menjadi Direktur Eksekutif Pusbakumi pada 1999-2002.

Lili juga pernah menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode mulai dari 2008 – 2013, dan 2013 – 2018.

Lalu kemudian pada tahun 2019 dia diangkat sebagai wakil Ketua KPK.

Kontroversi Lili Pintauli

Sebenarnya pertanyaan siapa Lili Pintauli Siregar juga pernah dilontarkan publik saat ia menerima kasus menyalahgunakan jabatan. Ia dinyatakan bersalah oleh Dewan Pengawas KPK pada 2021 lalu.