Suara.com - Departemen Pertahanan Australia untuk pertama kalinya mengakui jumlah pilot Angkatan Udara mereka yang ditempatkan di Inggris dalam misi rahasia mengoperasikan pesawat drone bersenjata di Timur Tengah.
Lewat UU Kebebasan Informasi, departemen tersebut menyebutkan adanya 32 pilot angkatan udara Australia yang saat ini ditugaskan di 'unit sistem pesawat tidak berawak' di Inggris dan satu orang bekerja di Amerika Serikat.
Rincian mengenai penugasan mereka memang sangat dirahasiakan, tapi di tahun 2020 beberapa peneliti Inggris melaporkan bahwa pilot Angkatan Udara Australia (RAAF) menerbangkan pesawat drone MQ-9A buatan Amerika Serikat di atas wilayah Suriah dan Irak.
Para pilot tersebut bekerja sebagai kontraktor swasta untuk Angkatan Udara Inggris (RAF).
Pengungkapan kepada publik di Inggris bahwa pilot Australia mengoperasikan pesawat drone bersenjata milik angkatan udara Inggris termuat dalam laporan tahunan 2020 Otoritas Proyek dan Infrastruktur Inggris (IPA).
Menurut IPA, penempatan pilot asal Australia dilakukan karena kurangnya tenaga di angkatan udara Inggris yang menurut pengamat disebabkan karena trauma psikologis ketika mengoperasikan pesawat-pesawat tidak berawak yang bisa melakukan serangan mematikan.
Belasan personel angkatan udara Australia juga sedang membantu militer Inggris dalam proses transisi untuk menggunakan drone yang baru, MQ-9B, yang nantinya akan menggantikan armada Reaper.
Australia juga sebelumnya berencana menggunakan drone bersenjata MQ-9B lewat program SkyGuardian, namun proyek bernilai A$1,3 miliar tersebut akhirnya dibatalkan menjelang pengumuman anggaran belanja negara tahun 2022.
Ditempatkannya para pilot Australia dalam menerbangkan pesawat drone MQ-9A Reaper milik Inggris dianggap sebagai pengalaman pelatihan yang berguna bagi Angkatan Udara Australia namun sekarang masa depannya jadi tidak menentu.
Baca Juga: Perang di Ukraina Dorong Timur Tengah Upayakan Swasembada Pangan
Departemen Pertahanan Australia menolak menyebutkan dampak dari dihentikannya proyek SkyGuardian terhadap pertukaran pilot dengan Inggris, namun ABC mendapat laporan dari departemen tersebut bahwa mereka masih melakukan kajian.
Partai oposisi Partai Buruh mengatakan akan mempertimbangkan untuk melanjutkan proyek tersebut yang akan membeli pesawat drone dari Amerika Serikat bila mereka menang pemilu yang akan diselenggarakan bulan Mei mendatang.
Di tahun 2015 dilaporkan bahwa dua teroris terkenal asal Australia Khaled Sharrouf dan Mohamed Elomar tewas dalam serangan drone ketika keduanya bergabung dengan jaringan Negara Islam (IS) di Irak.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
-
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran