Suara.com - Anggota Fraksi PKB DPR Luqman Hakim menilai pemerintah sangat matang dan tepat dalam menyiapkan rencana memfasilitasi masyarakat merayakan Idul Fitri 2022 yang didahului dengan pergerakan mudik dan diakhiri dengan arus balik pasca-lebaran.
"Itu terlihat, di antaranya, pertama, keputusan libur dan cuti bersama lebaran yang total waktunya 10 hari. Dengan waktu yang cukup panjang, arus mudik dan arus balik yang melibatkan puluhan juta orang, dapat dihindarkan dari kemacetan dan stagnasi lalu lintas," kata Luqman di Jakarta, Sabtu.
Kedua, menurut dia, pembebasan hasil negatif tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan mudik bagi masyarakat yang sudah vaksin dosis ketiga atau "booster", terbukti memicu keinginan masyarakat untuk mendapatkan vaksin tersebut.
Dia menilai hal tersebut akan berdampak pada semakin kuatnya kekebalan komunal masyarakat dari serangan COVID-19.
"Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan perlindungan yang serius terhadap hak hidup atau 'hifdz nafs' masyarakat," ujarnya.
Ketiga, menurut Luqman, pemerintah memberi fasilitas mudik gratis yang pelaksanaannya diatur pada tanggal-tanggal tertentu sehingga dapat mengurangi penumpukan pemudik pada hari-hari menjelang Idul Fitri.
Dia menyarankan, untuk melengkapi pengaturan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah, perlu juga diberlakukan pengaturan yang ketat bagi tempat-tempat wisata selama libur lebaran.
"Karena itu pemerintah perlu membuat aturan yang mewajibkan tempat-tempat wisata selama libur lebaran hanya boleh menerima kunjungan dari masyarakat yang sudah vaksin lengkap atau sudah vaksin ketiga," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai apabila masyarakat belum vaksin kedua atau ketiga, maka pengunjung wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen.
Menurut dia, pengaturan di tempat wisata itu sangat penting dilakukan karena jangan sampai setelah libur lebaran, kasus COVID-19 naik akibat tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan.
"Mari belajar dari pengalaman libur lebaran tahun lalu, yaitu pemerintah kurang ketat mengatur pembatasan di tempat wisata. Akibatnya terjadi lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran 2021," ujarnya.
Dia khawatir kalau terjadi lonjakan kasus COVID-19, nanti yang disalahkan adalah tradisi mudik dan aktifitas silaturrahim halal bi halal Idul Fitri.
Padahal,kata Luqman, pemicu lonjakan kasus COVID-19 adalah dari penumpukan pengunjung tempat-tempat wisata.
Karena itu, dia menilai, apabila tempat-tempat wisata dibiarkan bebas tanpa aturan selama libur lebaran, maka akan berpotensi besar menjadi pusat penularan COVID-19. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Meita Irianty, Anggota Komisi VIII DPR Khawatir Ibu-ibu Kini Takut Titipkan Anaknya di Daycare
-
KPK Cecar Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim dalam Kasus Pengaturan Proyek Kasus Korupsi Kemnaker
-
Penampilan Apik Marselino Ferdinan di Eropa Bikin Media Malaysia Iri, Wonderkid Harimau Malaya Jadi Meredup
-
2 Pemain Abroad Timnas Malaysia untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2023, Ngeri-ngeri Sedap Nih
-
Jadi Rival Timnas Indonesia U-23, Malaysia Tak Panggil 2 Pemain Abroad Eropa untuk Piala AFF U-23 2023
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan