Suara.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diwujudkan sebagai new smart city dan menjadi wadah ekosistem super hub sebagai pusat teknologi digital tingkat global.
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, upaya pembangunan smart city di IKN ditargetkan akan memberikan dampak positif untuk tiga indikator utama kemajuan pembangunan ekosistem digital.
“Pertama, peringkat sangat tinggi dalam indeks pengembangan pemerintahan digital atau e-government development indeks dari United Nation. Kedua, tingkat konektivitas digital dan TIK yang mencapai 100% untuk semua penduduk dan bisnis, dan ketiga tingkat kepuasan berbisnis atau business satisfaction bidang layanan digital yang mencapai 75% atau lebih,” jelasnya dalam Digitalk - Peluang Digital di Ibu Kota Nusantara, secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).
Menteri Johnny menyatakan, dengan tercapainya tiga target tersebut, smart city IKN akan menjadi kota cerdas yang nyaman, efisien dan modern yang dapat menjadi kota dunia untuk semua. Langkah strategis yang tengah ditempuh saat ini adalah dengan memperkuat jaringan kabel serat optik Palapa Ring eksisting di wilayah IKN, dengan penambahan jaringan Palapa Ring integrasi. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan utilisasi dan resiliensi jaringan tulang punggung konektivitas secara nasional.
“Kementerian Kominfo juga membangun infrastruktur TIK di kawasan IKN, yang berorientasi kepada jaringan 5G dan beyond. Saat ini, 4G adalah backbone telekomunikasi nasional kita, namun untuk IKN kita berorientasi pada jaringan 5G dan beyond serta semua persiapannya menuju ke sana,” jelasnya.
Menurut Johnny, Kominfo juga menyiapkan infrastruktur digital agar memungkinkan penggunaan teknologi baru dan mutakhir seperti autonomous vehicles, internet of things, dan big data dapat berjalan secara simultan dan kontinu.
“Kami juga sedang mempersiapkan spektrum frekuensi dan bandwidth yang memungkinkan untuk layanan 5G dan beyond dapat berlangsung dengan baik IKN, nantinya di semua level band baik low band, coverage band serta high dan super high band,” tuturnya.
Kominfo juga berencana membangun satu dari empat Pusat Data Nasional di IKN. Upaya tersebut diharapkan akan makin meningkatkan indeks pemerintahan digital indonesia.
“Saat ini e-participation index yang telah berhasil melompat naik 35 peringkat dari tahun 2018 hingga tahun 2020,” ujar Johnny.
Baca Juga: Kominfo: Representasi Perempuan Indonesia di Sektor Teknologi Masih Kurang
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap penyusunan blueprint pembangunan smart city di enam kota dan kabupaten di kawasan IKN melalui Gerakan Menuju Smart City. Adapun keenam kabupaten dan kota tersebut antara lain Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Samarinda.
“Melalui langkah-langkah tersebut, maka fondasi konektivitas digital diharapkan dapat menopang smart city IKN. Karena pembangunan infrastruktur digital di wilayah IKN menjadi fondasi yang kuat dalam melakukan transformasi digital nasional yang mumpuni, terutama bagi aspek ekonomi digital, pemerintahan digital dan masyarakat digital,” jelasnya.
Kominfo juga mendorong peningkatan aspek ekonomi digital. Salah satunya dengan inisiasi dukungan pengembangan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui aktivitas bisnis pada platform digital.
“Sedangkan aspek pemerintahan digital tidak hanya meliputi perbaikan sistem birokrasi, tetapi juga terkait pengelolaan data dan interoperabilitas, dan masyarakat digital. Upaya ini memastikan, masyarakat dan tenaga kerja Indonesia memiliki literasi dan kompetensi digital seperti data sains, big data, artificial intelligence, dan siber security yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan industri dan ekonomi global ke depan,” jelasnya.
Johnny menambahkan, dari seluruh potensi digital tersebut, pemerintah menaruh harapan besar terhadap kebijakan pemindahan IKN. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa mutlak dibutuhkan agar kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik.
Selain Menkominfo Johnny G. Plate, diskusi Peluang Digital di IKN turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.
Berita Terkait
-
Anggaran Terbatas, Pembangunan Menara BTS 4G di 3T Optimistis Selesai Tahun Ini
-
Kominfo Ultimatum Aplikasi-aplikasi yang Langgar Prinsip Pelindungan Data Pribadi
-
Kominfo: Representasi Perempuan Indonesia di Sektor Teknologi Masih Kurang
-
Kementerian Kominfo Gelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi JFPH 2022
-
Kominfo Minta Publik Waspadai Aplikasi Ilegal Pencuri Data Pribadi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?