Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menilai wajar jika kekinian tren tingkat kepuasaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini turun drastis sampai diangka 59,9 persen. Pasalnya memang menurut Willy banyak faktor yang mempengaruhi.
"Pastilah ada yang mempengaruhinya. Baik dari dalam maupun dari luar. Yang paling gamblang tentu isu seputar minyak goreng yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Ini pasti mempengaruhi persepsi publik terkait kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Apalagi yang paling merasakannya adalah kelas bawah. Wajar jika tingkat kepuasan menurun," kata Willy saat dihubungi, Rabu (27/4/2022).
Selaim itu, kata Willy masalah kenaikan harga BBM juga turut mempengaruhi. Berbagai isu penolakan tersebut turut memengaruhi persepsi publik akan kinerja pemerintah.
"Belum lagi isu penundaan pemilu. Sedikit banyak saya kira ini turut berpengaruh juga terhadap persepsi publik, terutama di kelas menengahnya. Mereka yang awalnya memberikan poin kredit jadi berubah," tuturnya.
Kemudian, kata Willy, situasi global yang belum menentu, ditambah perang di Ukraina, masih akan membuat kinerja pemerintah mengalami tekanan ke depan. Apalagi jika harga minyak mentah terus naik.
"Semua ini memang membuat pemerintah harus ekstra kerja keras dan detail dalam merumuskan setiap kebijakannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, yang paling penting adalah pemerintah berlaku sekredibel mungkin di mata publik. Menurutnya, pahit atau manis kebijakan yang diambil, yang penting adalah publik selalu melihat bahwa pemerintah selalu berbuat dalam upayanya mengatasi situasi yang terjadi.
"Saya melihat pemerintah berusaha keras dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beberapa program yang diluncurkan," tuturnya.
"Makanya dibutuhkan formulasi yang oke dari pemerintah. Naiknya harga BBM itu bisa dibilang keniscayaan. Oleh karena itu, yang jadi PR adalah bagaiamana pemerintah selalu menjaga daya beli warga, menjaga angka kemiskinan dan pengangguran agar tidak naik, dan sebagainya."
Survei Kepuasaan Anjlok
Diketahui, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru soal kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya dalam survei tersebut tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi mengalami penurunan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhatadi, mengatakan memang ada sekitar 59,9 persen responden dalam survei yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
"Kita cek ini approval ratting pres, di bulan aprl 14-19 april, yang puas atau sangat puas kalau kita total 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Selasa (26/4/2022).
Namun, kata Burhanuddin, jika dilihat dari tren, memang diakuinya ada penurunan tingkat kepuasan. Hal tersebut bisa terlihat jika dibandingkan dengan tingkat kepuasaan terhadap pemerintah di Januari mencapai 75,3 persen.
"Tapi bagaimana dengan trennya, trennya memang ada penurunan. Jadi kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen," tuturnya.
Berita Terkait
-
Yakin Investor Tak Meradang soal Larangan Ekspor CPO, Menteri Bahlil: Pengusaha Jangan Atur Pemerintah
-
Soal Pelarangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Pengusaha Jangan Melawan
-
Ternyata CPO Masih Boleh Diekspor, Trus Kemarin Jokowi Larang Ekspor Apa?
-
Sampai Kapan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Dilarang? Bukan CPO Tapi Produk ini Agar Harga Migor Turun
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing