Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi terkait hasil survei soal kepuasan publik kinerja terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin yang menurun.
Lewat Juru Bicaranya Masduki Baidlowi, Wapres menyebut, hasil survey tersebut jadi masukan penting bagi dirinya. Namun, menurut Masduki, Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, adalah dinamika yang bisa dipahami.
"Karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Masduki mencontohkan, saat ini kepuasan publik menurun, sangat mungkin dipengaruhi oleh problem minyak goreng, kenaikan harga BBM, harga pangan. Selain itu ada isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu terkait penundaan Pilpres.
Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu, sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah, yang dibuktikan dalam hasil survei.
Meski demikian, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret.
Contohnya pada awal tahun 2022, sesuai survei Indikator Politik Indonesia kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin mencapai rekor tertinggi. Kepuasan terhadap presiden 71 persen dan Wapres 57,6 persen.
Saat itu, publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi Covid-19, secara signifikan. Juga geliat pemulihan ekonomi mulai dirasakan masyarakat.
"Survei Indikator juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun," kata Masduki.
Ia merasa yakin ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada.
Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Jubir menganggap hal yang wajar.
"Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden," kata Masduki.
Dia menjelasan sifat pekerjaan Wapres, mempengaruhi rendahnya kepuasan publik. Wapres itu juga tidak memiliki fungsi eksekutoral, fungsinya hanya koordinasi.
"Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian," imbuh Masduki.
Masduki menmbahkan, yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya.
Berita Terkait
-
Gegara Minyak Goreng, Politisi Nasdem Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi Turun Drastis
-
Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng
-
Luhut Heran Elon Musk Dulu Kaku Kini Antusias, Ngaku Karena Paparannya
-
Ternyata CPO Masih Boleh Diekspor, Trus Kemarin Jokowi Larang Ekspor Apa?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
Terkini
-
Perempuan Ini Ngaku Satu Almamater, Bongkar Ijazah Wapres Gibran yang Dipermasalahkan Publik
-
Rp 12,5 Triliun untuk Pembangunan Sumut, Bobby Nasution Sampaikan Ranperda P-APBD 2025
-
Stok BBM Langka, SPBU Swasta di Tebet Banting Stir Jual Beras Porang hingga Paket Makanan Ringan
-
Warning Wamenkum! Semua Tahanan di Indonesia Bisa Bebas Jika Aturan Ini Tak Segera Disahkan DPR
-
Kejagung Sita Sederet Tanah Zarof Ricar di Riau Senilai Rp35 Miliar, Aset Atas Nama Anak-anaknya!
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Jadi Menpora, Erick Thohir Wajib Mundur dari PSSI? Pakar: Sah, Asal Penuhi 1 Syarat Ini
-
Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
-
2 Kasus Baru Keracunan Massal MBG Tak Masuk KLB, Publik Murka ke Pemerintah: Tunggu Mati Dulu?
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka