Suara.com - Cina "sangat mungkin" menempatkan pasukan di Kepulauan Solomon setelah menandatangani kesepakatan keamanan yang kontroversial dengan negara Pasifik itu, kata Menteri Dalam Negeri Australia.
Penandatanganan pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon diumumkan oleh Beijing pada Selasa (19/04) lalu, hanya beberapa minggu setelah versi draf bocor di media sosial dan memicu kekhawatiran sejumlah negara akan kehadiran militer Cina di Pasifik Selatan.
Ditanya seberapa realistis Cina akan meminta untuk menempatkan pasukan di Kepulauan Solomon dalam tahun depan, Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews mengatakan kepada radio 4BC bahwa itu "sangat mungkin."
"Kemungkinan itu akan menjadi jalan yang akan diambil Cina di kawasan Pasifik,” katanya.
Andrews juga mempertanyakan waktu Beijing mengumumkan kesepakatan itu menjelang pemilihan federal Australia pada 21 Mei mendatang, yang telah dibatalkan oleh perdebatan tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi Pasifik.
"Beijing jelas sangat sadar bahwa kita sedang dalam kampanye pemilihan federal di sini saat ini," katanya.
"Kami berbicara tentang campur tangan politik dan itu memiliki banyak bentuk."
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah berulang kali menegaskan tidak akan ada pangkalan militer Cina yang dibangun di negaranya berdasarkan kesepakatan keamanan, tetapi sejauh ini juga belum mengumumkan versi final dari pakta tersebut.
Australia imbau negara sekitar untuk waspada
Baca Juga: Australia Minta Kepulauan Solomon Tak Teken Perjanjian Militer dengan China
Draf yang bocor berisi ketentuan yang memungkinkan keamanan Cina dan pengerahan tim angkatan lautnya ke Kepulauan Solomon, termasuk kemungkinan "pasukan Cina" yang akan diberdayakan untuk melindungi "keselamatan personel Cina" dan menjaga "proyek besar."
Cina sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan.
Fortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militerisasi kawasan.
Australia mengkhawatirkan Cina bisa melakukan hal serupa di Kepulauan Solomon. Canberra menyatakan, pihaknya menghormati keputusan jirannya itu, tetapi mengimbau negara-negara lain untuk waspada. ha/vlz (AFP)
Berita Terkait
-
PSSI Murka Usai Beckham Putra Diprovokasi Suporter di GBK
-
Antam Tebar Dividen Rp5 Triliun, Tiap Pemegang Saham Dapat Jatah Jumbo!
-
Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus Korupsi MBG
-
Awas! Ancaman Baru Credential Stuffing: Saat Bot AI Menyamar Menjadi Manusia
-
Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
Terkini
-
Hapus Jejak Palestina! Amnesty Ungkap Pembersihan Etnis Terstruktur oleh Militer Israel
-
Mahasiswa UI, IPB, hingga Pancasila Bersatu di Depok, Susun Tuntutan untuk Pemerintah
-
Tangkis Isu Anti-Asing, Prabowo: Investor Antre Masuk, Hanya yang 'Liar' Tak Suka Aturan!
-
Mimpi Jadi Nyata! UU Polri Baru Buka Pintu bagi Disabilitas Masuk Polisi
-
Bocah 6 Tahun Diduga Dibully hingga Kesetrum Tiang Listrik di Taman Kramat Pulo
-
Jangan Cuma Naikkan Harga! Publik Tagih Transparansi Komponen Pembentuk Harga Pertamax
-
MBG Watch 'Segel' Kantor Badan Gizi Nasional, Tuntut Moratorium dan Audit Total
-
Harga Pertamax Meroket, Media Asing: Tekanan Makin Berat Buat Rakyat Indonesia
-
Program Dokter Spesialis Keliling Kawal Sukses CKG di Jateng
-
Main Mata Audit Smart TV! KPK OTT 5 ASN BPK Pengembangan Kasus Bupati Muara Enim