Suara.com - Cina "sangat mungkin" menempatkan pasukan di Kepulauan Solomon setelah menandatangani kesepakatan keamanan yang kontroversial dengan negara Pasifik itu, kata Menteri Dalam Negeri Australia.
Penandatanganan pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon diumumkan oleh Beijing pada Selasa (19/04) lalu, hanya beberapa minggu setelah versi draf bocor di media sosial dan memicu kekhawatiran sejumlah negara akan kehadiran militer Cina di Pasifik Selatan.
Ditanya seberapa realistis Cina akan meminta untuk menempatkan pasukan di Kepulauan Solomon dalam tahun depan, Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews mengatakan kepada radio 4BC bahwa itu "sangat mungkin."
"Kemungkinan itu akan menjadi jalan yang akan diambil Cina di kawasan Pasifik,” katanya.
Andrews juga mempertanyakan waktu Beijing mengumumkan kesepakatan itu menjelang pemilihan federal Australia pada 21 Mei mendatang, yang telah dibatalkan oleh perdebatan tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi Pasifik.
"Beijing jelas sangat sadar bahwa kita sedang dalam kampanye pemilihan federal di sini saat ini," katanya.
"Kami berbicara tentang campur tangan politik dan itu memiliki banyak bentuk."
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah berulang kali menegaskan tidak akan ada pangkalan militer Cina yang dibangun di negaranya berdasarkan kesepakatan keamanan, tetapi sejauh ini juga belum mengumumkan versi final dari pakta tersebut.
Australia imbau negara sekitar untuk waspada
Baca Juga: Australia Minta Kepulauan Solomon Tak Teken Perjanjian Militer dengan China
Draf yang bocor berisi ketentuan yang memungkinkan keamanan Cina dan pengerahan tim angkatan lautnya ke Kepulauan Solomon, termasuk kemungkinan "pasukan Cina" yang akan diberdayakan untuk melindungi "keselamatan personel Cina" dan menjaga "proyek besar."
Cina sejauh ini telah membangun 20 pangkalan atau pos militer di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan.
Fortifikasi terus dilakukan bersamaan dengan klaim oleh Beijing untuk tidak melanjutkan militerisasi kawasan.
Australia mengkhawatirkan Cina bisa melakukan hal serupa di Kepulauan Solomon. Canberra menyatakan, pihaknya menghormati keputusan jirannya itu, tetapi mengimbau negara-negara lain untuk waspada. ha/vlz (AFP)
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga