Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jabar V Kabupaten Bogor, Mulyadi turut merespons pernyataan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin yang mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, tahun anggaran 2021.
Mulyadi meminta Ade berhenti membuat framing seolah-olah merasa terjebak dan didzalimi oleh anak buahnya sendiri.
"Berhenti memframing masyarakat bahwa Ibu Bupati tidak salah, Ibu Bupati dijebak atau Ibu Bupati sedang didzalimi jadi hentikan niat dan kelakuan yang menyimpang tersebut," kata Mulyadi kepada wartawan, Sabtu (30/4/2022).
Menurut Mulyadi justru, dengan dua kali Bupati Bogor terjerat kasus korupsi yakni Rachmat Yasin dan Ade Yasin ini, harus dijadikan momentum penegak hukum khususnya KPK untuk mendalami dugaan kuat yang beredar selama ini.
"Musibah ini juga sekaligus menjadi momentum pada penegak hukum untuk membuktikan isu yang beredar kuat bahwa pengendalian birokrasi, proyek yang bersumber APBD Kabupaten Bogor dan keputusan jabatan-jabatan strategis harus selalu mendapatkan restu dengan sowan dulu ke LP Sukamiskin, untuk menghadap Rahmat Yasin, mantan Bupati Bogor yang sedang menjalani proses hukum. Konon harus mengikuti aturan yang bersangjutan untuk mendapatkan proyek," tuturnya.
Selain itu, Mulyadi mengatakan, masyarakat tidak boleh terjebak dengan informasi terkait dugaan suap saja terhadap auditor BPK.
"Untuk kembali pada penegakan keberadaan BPK dan kewibawaan proses dan hasil audit, jika memungkinkan secara aturan,lakukan audit investigasi atas laporan keuangan APBD Kabupaten Bogor, jika memungkinkan juga secara aturan hasil audit tahun tahun sebelum nya di lakukan re-audit," tuturnya.
Untuk itu, Mulyadi kembali mengingatkan, bantahan Ade Yasin soal IMB atau Inisiatif Membawa Bencana jangan justru menjadi Inisiatif Membawa Berkah.
"Hentikan niat dan kelakuan yang menyimpang tersebut, karena jika semua itu benar maka pernyataan Bupati terkait IMB, buat rakyat jangan sampai menjadi 'Inisiatif Membawa Berkah'," tuturnya.
Baca Juga: Ade Yasin Bakal Rayakan Lebaran di Rutan Polda Metro Jaya, PPP Bicarakan Posisi Ketua DPW PPP Jabar
"Semoga kejadian ini menjadi momentum untuk mengembalikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia, bukan sekedar jargon untuk kepentingan Pemilu belaka," sambungnya.
Soal IMB
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin (AY) mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2021.
"Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade Yasin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) pagi, sebelum memasuki mobil tahanan.
Ia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, Inisiatif Membawa Bencana," ujar Ade Yasin sebagaimana dilansir Antara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!