Suara.com - Seorang perempuan Afghanistan meminta Perdana Menteri Australia Scott Morrison membantu mengungsikan keluarganya saat PM Morrison menghadiri salat Ieddi Parramatta.
Kunjungan PM Morrison ke Parramatta di kawasan Sydney Barat tersebut adalah bagian dari kampanye pemilihan umum yang akan diselenggarakan 21 Mei mendatang.
Perempuan bernama Hijara Taufiq dengan berlinang air mata mendekati PM Morrison setelah salat selesai, meminta pertolongan karena khawatir dengan nasib keluarganya di bawah pemerintahan Taliban.
Keluarga perempuan tersebut tidak bisa mengungsi ke tempat lain karena tidak memiliki paspor dan visa.
"Kami membawa ribuan dan ribuan orang dari Afghanistan - sekarang jatahnya 16.500 dan kami akan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan mereka," kata PM Morrison menanggapi desakan perempuan tersebut.
PM Morrison kemudian meminta calon anggota parlemen dari Parramatta, Maria Kovacic, terlibat dalam pembicaraan dan Kovacic mengatakan dia akan membantu anggota keluarga perempuan tersebut.
Mereka lainnya yang berada di sana mengatakan apa yang dialami keluarga Hijara Taufiq bukanlah kasus unik.
"
"Ini masalah yang sama yang dialami oleh setiap warga Afghanistan di Australia - semua orang mengkhawatirkan keluarga mereka karena ada masalah keamanan, ada masalah uang, karena tidak adanya pekerjaa," kata seorang pengusaha lokal di Parramatta Roya Soltani kepada SBS News.
Baca Juga: Ledakan Bom di Kabul Afghanistan Jelang Idul Fitri, Seorang Tewas
""Jadi keadaan saat ini memang sangat sulit."
"Idul Fitriadalah hari yang menyenangkan untuk dirayakan, namun semua orang memikirkan keluarga mereka di sana."
Bulan lalu penyelidikan yang dilakukan Komite SenatAustralia mengenai keterlibatan Australia di Afghanistan mencatat bahwa "adasituasi tragis yang dihadapi oleh warga Afghanistan saat ini dengan situasi kemanusiaan di Afghanistan terus memburuk."
Laporan akhir dari komite senat menyebutkanlebih dari 100 ribu pengajuan untuk mendapatkan visa kemanusiaan yang dilakukan oleh warga Afghanistan untuk datang ke Australia namun sejauh ini baru sekitar 1.000 orang yang sudah mendapat persetujuan.
Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada Senat di bulan Februari bahwa jumlah staf yang dikerahkan untuk menangani proses visa tersebut sudah ditingkatkan dari 19 orang menjadi 28 orang.
Pemimpin Partai oposisi dariPartai Buruh, Anthony Albanese, mengatakan lambatnya proses visa ini disebabkan karena "semakin memburuknya layanan publik"di bawah pemerintahan partai koalisi saat ini.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga