Jerman: Jalan Panjang Tinggalkan Pasifisme

Tugas itu tidak mudah, terutama bagi Olaf Scholz yang menggantungkan kebijakannya kepada dukungan dari partai sendiri.

"Pergantian era" lewat kudeta politik Scholz adalah seorang politisi pragmatis. Tapi ketika Rusia menginvasi Ukraina, dia sadar dirinya harus bertindak.

Scholz memahami, kebijakannya memperkuat Bundeswehr dan meninggalkan doktrin pasifis Jerman untuk tidak menjual senjata ke wilayah perang, akan melanggar ideologi damai SPD yang menjadi haluan partai sejak Perang Dunia II.

Scholz tidak ingin mengambil risiko meletusnya perdebatan internal soal kebijakan Ukraina. Sebab itu dia harus mengejutkan partainya sendiri dan mengambil keputusan tanpa melibatkan banyak orang.

Ketua Fraksi SPD, Mützenich, misalnya tidak dilibatkan, serupa dengan banyak tokoh penting koalisi pemerintahan. Pun rekan koalisi SPD, Partai Hijau, yang merawat tradisi pasifisme yang panjang, cenderung dilewatkan dalam proses pembuatan keputusan.

Ketika Scholz mengumumkan "perubahan era" di parlemen pada 27 Februari silam, tidak sedikit anggota parlemen yang terkejut dan kebingungan.

Keputusan sulit Tapi ketika kubu pasifis di Partai Hijau bisa beradaptasi dengan tuntutan mempersenjatai Ukraina, SPD sebaliknya kesulitan menyeragamkan sikap.

Terutama Rolf Mützenich selalu berupaya mengalihkan pembuatan keputusan ke arah yang berlainan.

"Saya kira, diskusi dalam beberapa hari terakhir punya kecenderungan militeristik yang masif," katanya baru-baru ini.

Baca Juga: Jerman Mau Setop Impor Minyak Rusia, Polandia Beri Dukungan Penuh

"Tidak ada jawaban yang mudah untuk pengiriman senjata berat ke Ukraina. Siapapun yang mengklaim sebaliknya, bertindak tanpa tanggungjawab."

Perilaku Olaf Scholz juga tidak memudahkan misi politiknya. Dalam beberapa pekan terakhir, sang kanselir terlihat semakin emosional, akibat derasnya tekanan internasional dan juga kritik dari koalisi sendiri. Ketika mayoritas kader SPD berusaha mengerem, koalisi pemerintahan Partai Hijau dan Partai Demokrat Liberal (FDP) sebaliknya mulai kehabisan sabar terhadap lambatnya keputusan Jerman.

Scholz berdiri di antara dua fron politik dan pemerintahan koalisi - yang dilantik dengan janji kesatuan sikap dan tindakan - tiba-tiba terlihat mulai retak. "Karena saya tidak lakukan apa yang kalian inginkan, saya menjadi pemimpin."

Oleh Ketua Komisi Pertahanan di Bundestag yang juga kader FDP, Agned-Maria Strack-Zimmermann, Scholz diklaim "berada di tempat yang salah pada waktu yang salah."

Dia sempat berkunjung ke Ukraina bersama ketua komisi urusan Eropa dan hubungan luar negeri belum lama ini.

Setelah lawatan itu, Strack-Zimmermann segera menuntut pengiriman senjata. Saat itu, Scholz menjawab dengan nada merendahkan, betapa "para laki-laki dan perempuan muda ini harus diingatkan, bahwa karena saya tidak melakukan apa yang kalian inginkan, maka saya memimpin." Kini, dengan keputusan bulat Bundestag, Scholz bisa bernafas lega.

"Selaras dengan Piagam PBB, Jerman akan mengirimkan senjata untuk pertahanan diri kepada Ukraina dan menyetujui pengiriman dari negara ketiga."

Hal terpenting adalah "percepatan pengiriman senjata berat, efektif dan sistem yang rumit oleh Jerman." Namun begitu, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Akhir netralitas Saat ini kantor Kekanseliran masih disibukkan oleh pertanyaan, seberapa jauh sebuah negara bisa membantu Ukraina tanpa dianggap sebagai musuh oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Pemimpin Kremlin itu sempat mengancam negara-negara NATO dengan "serangan kilat" jika terbukti melakukan intervensi.

Belum lama ini, Scholz mewanti-wanti terhadap meletusnya perang nuklir. Dalam wawancara dengan mingguan "Der Spiegel" , dia melihat prioritas utama pemerintahannya terletak pada upaya mencegah perang melebar ke negara NATO.

Tapi siapa yang bisa menebak reaksi Putin? Atau seberapa jauh Jerman bisa mencampuri perang di Ukraina tanpa memprovokasi Rusia? Skenario tersebut menempatkan angkatan bersenjata Jerman-Bundeswehr dalam posisi pelik.

Menteri Pertahanan, Christine Lambrecht, baru-baru ini menghitung bahwa militer Jerman "di atas kertas" memiliki 350 panser infanteri, padahal yang siap pakai hanya berjumlah 150 buah.

Sementara dari 51 helikopter tempur yang ada, hanya sembilan yang bisa terbang secara berkala. Masalah ini mencuatkan pertanyaan, apakah anggaran khusus sebesar 100 miliar Euro akan cukup untuk memodernisasi Bundeswehr.

Bagi mereka yang berpengalaman memantau proses panjang pengadaan alutsista, pertanyaan itu akan mendesak untuk dijawab dalam beberapa tahun ke depan. rzn/as