- KPK sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di PT LEN Industri, diumumkan Jumat (5/12/2025).
- Penyelidikan ini terpisah dari kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina yang sudah dalam tahap penyidikan.
- Kasus SPBU Pertamina melibatkan tiga tersangka yang diduga menyebabkan kerugian negara akibat kemahalan bayar proyek.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi di PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN) Industri (Persero).
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Namun, Asep mengaku belum bisa menyampaikan informasi terkait perkara ini secara detil.
"Masih lidik ya, tapi belum bisa saya sampaikan," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
Asep menyebut penyelidikan di PT LEN Industri ini berbeda dengan kasus dugaan korupsi pada Digitalisasi SPBU Pertamina yang saat ini sudah di tahap penyidikan.
Meski begitu, Asep mengonfirmasi bahwa pihak PT LEN Industri sempat dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus Digitalisasi SPBU.
"Kalau lidik berbeda, ada perkara lain yang sedang lidik. Digitalisasi SPBU juga ada tapi itu sudah sidik," ujar Asep.
Sebelumnya, salah satu pihak PT LEN Industri sempat diperiksa KON dalam kasus Digitalisasi SPBU Pertamina, yaitu mantan Direktur PT LEN Industri Bobby Rasyidin yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Bobby diperiksa pada Kamis (28/8/2025) lalu untuk dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan penghitungan kerugian negara dalam kasus Digitalisasi SPBU Pertamina.
Sekadar informasi, KPK diketahui tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2023.
Baca Juga: KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji
Dalam perkara ini, Tessa Mahardhika saat masih menjabat sebagai Juru Bicara KPK mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan tiga tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu ialah DR dan W dari pihak PT Telkom serta Elvizar selaku Direktur PT Pasific Cipta Solusi.
Para tersangka diduga membuat negara mengalami kerugian lantaran menyebabkan adanya kemahalan bayar dalam proyek yang berawal saat Pertamina memberlakukan kebijakan penggunaan kode quick response (QR) bagi pelanggan yang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berita Terkait
-
KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji
-
Berkas Korupsi RSUD Rampung, Bupati Koltim Abdul Azis Cs Segera Diadili
-
KPK Panggil Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dalam Kasus RSUD Koltim
-
KPK Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 di Kemnaker
-
Penyidik dan Jaksa Diperiksa Dewas Usai Tak Periksa Bobby Nasution, KPK Bantah Pelanggaran Etik
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Viral Kue Ulang Tahun Bongkar Skandal Toko Hantu di Pemesanan Lewat Ojek Online
-
Ritual Pengusiran Setan Berujung Maut, 2 Nyawa Melayang, Pelaku Bebas dari Hukuman
-
Bukan Sekadar Aturan, Hal Ini Jadi Tantangan Terberat UU PPRT di Lapangan
-
Tunggu Pramono Anung Pulang, Paripurna Ganti Ketua DPRD DKI Digelar 30 April
-
Mengapa Tawuran di Jakarta Tak Pernah Usai? Sosiolog: Mereka Butuh Didengarkan, Bukan Dikhotbahi
-
Mensos Gus Ipul Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Gorontalo dan Pagar Alam
-
Jalur Perdagangan Selat Hormuz Ditutup Donald Trump Membuat Posisi Diplomasi Iran Semakin Terjepit
-
Peduli Kesehatan Perempuan Indonesia, Pertamina Perluas Akses Deteksi Dini Kanker Payudara
-
RUU PPRT Dipercepat, Pemerintah Tegaskan Hak Pekerja Rumah Tangga
-
Kemnaker Salurkan Rp32,25 Miliar untuk Percepat Pemulihan Ekonomi di Sumut dan Aceh