Desak Pemerintah Turunkan Harga Rumah, Partai Buruh: TNI Sampai PNS Makin Sulit Punya Rumah

Suara.com - Partai Buruh menyoroti sulitnya masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah karena harganya yang selalu naik setiap tahun.

Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan rumah yang terjangkau seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena hal tersebut adalah hak dari setiap warga negara untuk mempunyai tempat tinggal.

"Karena orang sudah tidak mampu beli rumah, prajurit TNI itu tidak punya rumah kalau dia pensiun, padahal dia bertaruh nyawa untuk negara, buruh-buruh, apalagi pekerja informal, PNS juga tidak bisa punya rumah sekarang," kata Iqbal dalam jumpa pers, Kamis (5/5/2022).

Jaminan memiliki rumah seharusnya juga masuk dalam program jaminan sosial pemerintah seperti halnya dengan jaminan pendidikan, makanan, pekerjaan, dan air bersih.

"Jaminan perumahan, harga perumahan harus setengah dari harga yang sekarang, maka harga rumah harus diturunkan menjadi 50 persen, atau 30 persennya dengan sistem subsidi," tegasnya.

Isu ini akan dibawa Partai Buruh dalam aksi unjuk rasa sebagai rangkaian peringatan Hari Buruh atau May Day di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 14 Mei 2022 nanti.

Dalam aksinya nanti, mereka akan membawa 16 tuntutan buruh kepada pemerintah dan pengusaha, antara lain: tolak omnibus law UU Cipta Kerja; turunkan harga kebutuhan pokok, BBM, dan gas; sahkan RUU PPRT; tolak revisi UU PPP; tolak revisi UU Serikat Pekerja.

Kemudian, tolak upah murah; hapus sistem outsourcing; redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); tolak kenaikan pajak PPn; sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran.

Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; tidak boleh ada orang kelaparan di negri yang kaya; wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; stop kriminalisasi petani.; biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis.

Baca Juga: Minta KPU Berani Tindak Politik Uang di Pemilu 2024, Presiden Partai Buruh: Jangan Mengubah Waktu Pemilu

Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode; dan terakhir, pemberdayaan sektor informal.