"Mereka telah gagal dalam seni tata negara," kata juru bicara pertahanan Partai Buruh, Brendan O'Connor.
Benturan komunikasi antarbudaya
Tanpa menyebutkan negara tertentu, Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare mengatakan telah ada "peringatan intervensi militer" jika kepentingan negara lain diganggu di Kepulauan Solomon.
"Dengan kata lain, Tuan Ketua, kami diancam dengan invasi. Dan itu serius," ujar Sogavare. "Kita diperlakukan seperti anak TK yang berjalan-jalan dengan pistol Colt 45s di tangan, dan karena itu perlu diawasi," tambahnya.
"Kami terhina."
Sogavare juga mengkritik Australia karena menyebut Pasifik sebagai "halaman belakang" mereka.
Menurutnya ini adalah istilah yang menghina karena dalam budaya lokal, halaman belakang digunakan untuk memelihara ayam, babi, dan tempat sampah.
"Kami menyesalkan berlanjutnya demonstrasi kurangnya kepercayaan oleh pihak-pihak terkait," kata Sogavare kepada parlemen Selasa, menambahkan "tidak ada yang perlu dikhawatirkan" dengan pakta tersebut.
Meskipun rincian pakta tersebut belum diungkapkan, Sogavare mengesampingkan adanya rencana pendirian pangkalan militerdan mengatakan kesepakatan itu mencakup kebijakan untuk melindungi proyek-proyek Cina karena kesepakatan dengan mitra tradisional Australia dinilai tidak lagi memadai.
Baca Juga: Australia: Cina Sangat Mungkin Menempatkan Pasukan di Kepulauan Solomon
Pada September 2019 pemerintah Sogavare memutuskan hubungan dengan Taiwan guna mendukung hubungan diplomatik dengan Cina.
November lalu, protes terhadap pemerintahan Sogavare berkobar menjadi kerusuhan di ibu kota Honiara, di mana sebagian besar Chinatown kota itu dibakar.
Saat itu Australia mmenempatkan sekitar 100 polisi dan pasukan penjaga perdamaian militer sebagai tanggapan atas permintaan Kepulauan Solomon. Mereka bergabung dengan pasukan dari Selandia Baru, Fiji dan Papua Nugini. ae/yf (Reuters, AFP)
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga