Suara.com - Penembakan jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh oleh pasukan Israel mendapatkan kecaman dari berbagai pihak di dunia. Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.
Sukamta mengecam penembakan yang membuat Shireen tewas saat melakukan tugasnya sebagai jurnalis. Menurutnya, pembunuhan terhadap insan pers merupakan bentuk melanggar hukum humaniter internasional.
"Ini kejahatan yang sangat keji dan jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional," kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
"Setiap insan pers yang bertugas dan apalagi sudah menggunakan identitas pers, tidak boleh menjadi sasaran kekerasan oleh pihak mana pun," lanjutnya.
Sukamta menilai ada kesengajaan untuk melakukan pembunuhan terhadap wartawan sebagai upaya untuk menutupi fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh tentara Zionis di wilayah pendudukan Tepi Barat.
"Upaya yang sama juga pernah dilakukan oleh tentara Israel dengan melakukan pengeboman terhadap kantor Al Jazeera di Jalur Gaza yang juga menampung wartawan Associated Press (AP)," lanjutnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mendorong upaya penyelidikan secara menyeluruh dan transparan atas kasus pembunuhan Shireen, oleh otoritas Palestina dan pemerintah Israel dengan melibatkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
"Upaya penyelidikan atas kasus pembunuhan ini penting untuk dilakukan, dan pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal," jelas Sukamta.
Menurut Sukamta, hal tersebut penting untuk dilakukan sehingga ada rasa aman bagi insan pers yang bertugas di lapangan.
Dengan adanya kasus ini, lanjut dia, PBB mestinya juga memberikan peringatan keras kepada Israel untuk menghentikan tindakan brutalnya kepada wartawan dan masyarakat sipil.
Anggota DPR asal Yogyakarta itu menyatakan kekerasan di Palestina akan terus berlangsung selama Israel masih menduduki wilayah Palestina.
"Akar masalahnya penjajahan masih terus berlangsung. Maka kita sangat berharap pemerintah Indonesia terus mengupayakan melalui diplomasi internasional untuk mendorong kembali skema Solusi Dua Negara dan hadirnya kemerdekaan Palestina," ujar Sukamta. [ANTARA]
Tag
Berita Terkait
-
Jurnalis Al Jazeera Tewas Ditembak Tentara Israel, DPR: Sangat Keji dan Melanggar Hukum Internasional
-
Pembunuhan Jurnalis Palestina Berpotensi Jadi Kejahatan Perang
-
Bikin Malu, PDI Perjuangan Minta Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR RI Senilai Rp 43,5 Miliar Dibatalkan
-
Bikin Sakit Hati Dan Malu Wakil Rakyat, Banggar DPR Minta Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan
-
Sekjen PBB Terkejut Dengar Kematian Jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara