Suara.com - Sejumlah lembaga survei belakangan menunjukkan turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkini, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mengalami penurunan ke angka 58,1%.
Pada Desember 2021, hasil survei Indikator Politik menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih sebesar 72%. Faktor utama menurunnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi adalah karena kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ekonom senior, Rizal Ramli, pun angkat bicara melihat kondisi Indonesia yang tak kunjung bangkit. Dia tampak geregetan karena Indonesia sejatinya punya potensi besar untuk sejahtera.
“Mohon maaf, kalau Rizal Ramli presiden, tahun depan kita bisa naikin ekonomi 7%. Enggak susah-susah atur negara ini,” ujar Rizal Ramli dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun Official, Selasa (17/5/2022).
Dia mengklaim memiliki rekam jejak yang oke untuk mengelola negara. Saat menjadi Menko Ekonomi ,Keuangan dan Industri di era Presiden Abdurrachman Wahid, Rizal mengaku mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,5% dari posisi awal minus 3% hanya dalam waktu 21 bulan.
“Ekspor naik dua kali. Harga pangan stabil selama dua tahun, pengurangan kemiskinan cukup tinggi dalam jangka pendek, gini ratio juga turun,” urainya.
Rizal mengatakan salah satu langkah untuk mengangkat supremasi bangsa adalah dengan penegakan hukum. Jika jadi pemimpin, dia mengaku tak segan mengasingkan koruptor ke pedalaman.
“Seandainya masih ada yang main politik uang, saya tangkap. Saya kirim mereka ke pulau di selatan Kalimantan. Pulau itu banyak nyamuk Malarianya. Yang ngaco kita buang ke sana.”
Selain itu Rizal Ramli menekankan penghapusan presidential threshold (PT) agar semua figur yang kompeten dapat mencalonkan diri di Pemilu. Selama ini dia menilai sistem PT hanya melanggengkan korupsi di pemerintahan. Hal itu berawal dari “upeti” besar yang harus diserahkan calon pada parpol jika ingin diusung di pilkada bupati, gubernur hingga presiden.
Baca Juga: Rocky Gerung Soroti 2 Survei yang Berlawanan Ihwal Kepuasan Terhadap Jokowi
“Pengalaman 2009 untuk bisa jadi capres biaya hampir Rp1 triliun. Itu untuk partai saja, belum biaya kampanye. Tahun 2014 naik jadi Rp1,5 triliun,” bebernya.
Untuk menghapus praktik upeti, Rizal menyarankan pemerintah membiayai kebutuhan parpol sepenuhnya. Namun hal itu dengan syarat parpol mau membenahi AD ART sehingga benar-benar menjadi organisasi yang demokratis, tak hanya menjadi kendaraan politik praktis atau mitra oligarki.
“Sekarang parpol kayak CV, yang bisa menguasai hanya keluarga saja, yang lain enggak bisa jadi ketua. Ini enggak benar. Di luar demokrasi, di dalam feodalisme. Kalau demokratis, partai benar-benar bisa bekerja untuk rakyat, bukan oligarki.”
Kontributor : Alan Aliarcham
Berita Terkait
-
Ingat Lagi Momen Jokowi Dikomplain Tak Bisa Jaga Raisa sebagai Aset Negara
-
Eks Ketua KIP Jakarta Ungkap Borok Lama Ijazah Jokowi: Timses PDIP Ternyata Ragu Sejak Awal
-
Geger Ijazah Jokowi: ANRI Tak Simpan Salinan Primer, Gugatan di KIP Ungkap Fakta Baru Mengejutkan
-
Sanae Takaichi Jadi PM Jepang Wanita Pertama: Disebut Mirip Jokowi, Slogan 'Kerja Kerja Kerja'
-
Dokter Tifa Kuliti Gaya Pidato Rektor UGM di Depan Jokowi: Terlalu Genit, Ganjen, Tak Berwibawa!
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun