Suara.com - Pelarangan impor minyak tidak mungkin dilakukan oleh beberapa negara Eropa yang bergantung pada Rusia, kata Presiden Vladimir Putin, setelah Uni Eropa gagal mencapai konsensus untuk memberlakukan tindakan tersebut.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa (17/05) mengatakan, negara-negara Eropa tidak akan dapat memberlakukan larangan impor minyak Rusia.
Pernyataan itu muncul ketika Uni Eropa pada pekan ini gagal untuk menegosiasikan usulan embargo terhadap minyak Rusia setelah sekelompok kecil negara anggota terus menentang rencana tersebut.
Embargo yang diusulkan merupakan bagian dari tindakan yang lebih luas oleh Barat terhadap Moskow atas invasinya ke Kyiv.
"Jelas, beberapa negara Uni Eropa, yang keseimbangan energinya berbagi peranan yang cukup tinggi dengan hidrokarbon Rusia, tidak akan dapat melakukan ini untuk waktu yang lama, untuk menyingkirkan minyak kita," kata Putin dalam pidatonya yang disiarkan televisi.
Putin mengatakan, Eropa akan melihat harga energi dan inflasi yang lebih tinggi sebagai akibat dari usulan embargo minyak Rusia.
"Tentu saja, bunuh diri ekonomi seperti itu adalah urusan domestik negara-negara Eropa," katanya.
Amerika Serikat dan Inggris telah memberlakukan embargo minyak, meski diketahui kedua negara tersebut adalah pengekspor minyak bersih, sehingga langkah ini lebih mudah diambil.
Putin mengakui bahwa pasar minyak Rusia telah dilanda "perubahan tektonik" di tengah sanksi akibat invasi ke Ukraina, dia menambahkan bahwa Moskow akan membantu produsen minyak dalam negeri, termasuk memfasilitasi akses ke pinjaman dan asuransi.
Baca Juga: Sumber Daya Terbatas, Jepang Sulit untuk Ikut Hentikan Impor Minyak Rusia
Mengapa Uni Eropa tidak memberlakukan embargo minyak?
Pada hari Senin (16/05), menteri luar negeri dari 27 anggota serikat berkumpul untuk membahas larangan impor minyak Rusia untuk dimasukkan sebagai bagian dari sanksi keenam terhadap Moskow.
Anggota UE harus mencapai konsensus untuk menerapkan sanksi, tetapi sekelompok negara – yang dipimpin oleh Hungaria – menentang tindakan tersebut.
Uni Eropa telah menawarkan Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia lebih banyak waktu untuk perlahan lepas dari ketergantungan mereka pada minyak Rusia.
Namun, Budapest belum setuju, dengan pemerintahnya mengatakan €800 juta (Rp12,17 triliun) dana Uni Eropa diperlukan untuk melengkapi kembali fasilitas kilang dan meningkatkan kapasitas pipa ke Kroasia.
Hungaria juga berusaha agar tidak disertakan dari embargo yang diusulkan, setidaknya selama empat tahun.
Berita Terkait
-
Pelatih Arema FC Siapkan Cara Redam Persib di GBLA
-
Gedung Putih Mencari Benang Merah di Balik Kematian Jenderal dan Ilmuwan Nuklir AS William McCasland
-
Pemerintah Klaim 30 Persen Peserta Magang Nasional Langsung Direkrut Karyawan
-
OJK Tepis Hoaks Tabungan Masyarakat Digunakan untuk Biayai Program Pemerintah
-
Marcos Santos Waspadai Rekor Sempurna Persib di GBLA, Arema FC Tetap Bidik Kemenangan
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Miskinkan Bandar Ko Erwin, Bareskrim Bidik Pasal TPPU dan Sita Aset Rumah hingga Ruko!
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Seskab Teddy Beberkan Hasil Pertemuan Empat Mata Prabowo-Kapolri, Ini Isinya
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Kebakaran Sampah 2 Hari di Kelapa Gading, DLH DKI Ungkap Dugaan Pemicunya
-
Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 Lokasi
-
Purbaya Buka Suara Soal Pajaki Selat Malaka: Tak Ada Rencana Kutip Tarif
-
Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Ungkap Strategi Cegah Karhutla
-
Muhammadiyah Gandeng BPJS Ketenagakerjaan: Dosen Muda Bisa Dapat Akses Rumah hingga Pelatihan Kerja