Suara.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dibuatkan formulir belum pernah memiliki paspor dari negara lain, bagi calon peserta pemilu 2024.
Hal tersebut kata Zudan agar tidak ada kasus serupa seperti kasus Bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore.
"Jadi besok (Pemilu 2024) dalam pencalonan akan bagus kalau KPU membuat formulir setiap orang yang mencalonkan sebagai peserta Pilkada, Pemilu, Pileg, menuliskan tidak pernah memiliki paspor negara lain," ujar Zudan dalam Simposium Nasional Hukum Tata Negara: Penguatan Fungsi Kemenkumham dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Melalui Layanan Ketatanegaraan yang disiarkan dari Youtube APHTN-HAN Official, Rabu (18/5/2022).
Zudan juga menuturkan, dengan adanya formulir tersebut, calon peserta pemilu atau pasangan peserta pemilu, nantinya dapat mengakui jika memiliki paspor dari negara lain.
"Sehingga calon atau pasangan calon itu mendeclare (memiliki paspor negara lain)," katanya.
Zudan menuturkan, selama ini calon peserta pemilu atau calon pasangan, tidak pernah mengumumkan memiliki paspor dari negara lain. Karena itu, kata Zudan, penting bagi KPU untuk membuatkan formulir calon peserta pemilu tidak pernah memiliki paspor negara lain.
"Saya usul di 2024, nanti agar tidak terulang posisi Sabu Raijua (Bupati), karena selama ini pasif, kalau tidak ditanya para pasangan calon atau calon anggota DPR, DPD DPRD tidak pernah men-declare pernah punya paspor negara lain atau tidak," kata dia.
Seperti diketahui, Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore akhirnya gagal ditetapkan jadi bupati definitif wilayah tersebut.
Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan pasangan Orient Riwu Kore-Thobias Uly sebagai bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Sabu Raijua tahun 2020 lalu. Persoalan tersebut mencuat lantaran Orient masih berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Hasil keputusan pembatalan itu dibacakan Hakim MK Saldi Isra dalam sidang Pengucapan Putusan pilkada Sabu Raijua yang digelar pada Kamis (15/4/2021).
MK menyatakan batal putusan KPU Kabupaten Sabu Raijua nomor 342/HK.03.01.KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020
Perkara yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang