Suara.com - PDIP dinilai tengah bimbang dalam menentukan calon presiden yang akan diusung mereka pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Arya Fernandes.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Arya menilai ada beberapa alasan yang membuat PDIP masih galau sehingga belum menentukan koalisi untuk Pemilu 2024, termasuk capres yang akan diusung.
Menurutnya, PDIP masih bimbang akan mendukung Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kedua nama itu dinilai memiliki poin-poin pertimbangan dalam penjajakan koalisi nanti.
Arya mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai masih memberikan kesempatan, baik kepada Puan dan Ganjar untuk membuktikan diri siapa yang paling dipercaya oleh rakyat.
"Kalau saya melihat situasi psikologis, Bu Mega masih memberikan kesempatan, baik kepada Mbak Puan maupun Pak Ganjar untuk mendapatkan dukungan publik," ujar Arya dalam sebuah diskusi daring, Kamis (19/5/2022).
Kedua sosok itu dinilai memiliki keunggulan masing-masing. Sosok Ganjar dinilai memiliki poin lebih, khusunya dalam rekam jejak dan elektabilitasnya yang tinggi dalam sejumlah survei.
Sementara itu, Puan Maharani menjadi pertimbangan karena merupakan keturunan langsung Presiden RI pertama Soekarno. Selain itu, Puan juga dinilai dapat mewarisi kepemimpinan sang ibu, Megawati Soekarnoputri.
"Itu yang membuat PDIP masih belum menjelaskan, yang membuat PDIP masih mengulur," imbuh Arya.
Selain itu, alasan lain yang membuat PDIP belum mengumumkan capres karena masih ada hambatan dalam negosiasi, yakni antara PDIP dengan Partai Gerindra. Kedua partai itu masih menunjukkan keakrabannya.
Baca Juga: Peluang Ganjar dan Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Pengamat Ungkap Cocoknya Isi Posisi Ini
Salah satu negosiasi kedua partai tersebut mengenai pembicaraan terkait sosok yang akan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Terlepas dari itu, semua keputusan PDIP untuk melakukan koalisi hingga mengusung capres masih menjadi hak prerogatif Megawati. Presiden RI ke-5 itu dinilai masih fokus menyaring aspirasi dari elite partainya.
"Jadi belum jelasnya pembicaraan negosiasi dengan Gerindra yang membuat PDIP masih belum menunjukkan sikap. Saya kira Bu Mega akan mempertimbangkan suara ini, elite PDIP Perjuangan," kata Arya.
Sementara itu, politikus PDIP Junimart Girsang angkat berbicara mengenai persoalan tersebut. Ia menjelaskan urusan koalisi adalah ranah Megawati sebagai ketua umum partai.
Walau PDIP belum mengumumkan hal-hal yang terkait dengan Pemilu 2024, namun partainya disebut siap berkontestasi di 2024.
"PDIP itu partai yang betul-betul siap dengan pesta demokrasi, kalau masalah koalisi nanti saja itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum," tandas Junimart.
Tag
Berita Terkait
-
Peluang Ganjar dan Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Pengamat Ungkap Cocoknya Isi Posisi Ini
-
Ganjar Ajak Rotary Indonesia Bersinergi dengan Pemerintah untuk Selesaikan Kasus Kawin Muda Hingga Pendidikan Anak
-
Telak! Hasto PDIP Sindir Menteri-menteri Jokowi Gerilya Jelang Pilpres: Jangan Cuma Cari Pencitraan buat Nyapres!
-
Hadir di Jambore Nasional Kompaksi API 2022, Ganjar: Dibutuhkan Kekuatan dan Saling Dukung dalam Tugas Anti Korupsi
-
Ormas Relawan ProJo Undang Ganjar Pranowo ke Rakernas Borobudur: Ganjar Konco Lawas
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah