Suara.com - PDIP dinilai tengah bimbang dalam menentukan calon presiden yang akan diusung mereka pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Arya Fernandes.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Arya menilai ada beberapa alasan yang membuat PDIP masih galau sehingga belum menentukan koalisi untuk Pemilu 2024, termasuk capres yang akan diusung.
Menurutnya, PDIP masih bimbang akan mendukung Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kedua nama itu dinilai memiliki poin-poin pertimbangan dalam penjajakan koalisi nanti.
Arya mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai masih memberikan kesempatan, baik kepada Puan dan Ganjar untuk membuktikan diri siapa yang paling dipercaya oleh rakyat.
"Kalau saya melihat situasi psikologis, Bu Mega masih memberikan kesempatan, baik kepada Mbak Puan maupun Pak Ganjar untuk mendapatkan dukungan publik," ujar Arya dalam sebuah diskusi daring, Kamis (19/5/2022).
Kedua sosok itu dinilai memiliki keunggulan masing-masing. Sosok Ganjar dinilai memiliki poin lebih, khusunya dalam rekam jejak dan elektabilitasnya yang tinggi dalam sejumlah survei.
Sementara itu, Puan Maharani menjadi pertimbangan karena merupakan keturunan langsung Presiden RI pertama Soekarno. Selain itu, Puan juga dinilai dapat mewarisi kepemimpinan sang ibu, Megawati Soekarnoputri.
"Itu yang membuat PDIP masih belum menjelaskan, yang membuat PDIP masih mengulur," imbuh Arya.
Selain itu, alasan lain yang membuat PDIP belum mengumumkan capres karena masih ada hambatan dalam negosiasi, yakni antara PDIP dengan Partai Gerindra. Kedua partai itu masih menunjukkan keakrabannya.
Baca Juga: Peluang Ganjar dan Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Pengamat Ungkap Cocoknya Isi Posisi Ini
Salah satu negosiasi kedua partai tersebut mengenai pembicaraan terkait sosok yang akan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Terlepas dari itu, semua keputusan PDIP untuk melakukan koalisi hingga mengusung capres masih menjadi hak prerogatif Megawati. Presiden RI ke-5 itu dinilai masih fokus menyaring aspirasi dari elite partainya.
"Jadi belum jelasnya pembicaraan negosiasi dengan Gerindra yang membuat PDIP masih belum menunjukkan sikap. Saya kira Bu Mega akan mempertimbangkan suara ini, elite PDIP Perjuangan," kata Arya.
Sementara itu, politikus PDIP Junimart Girsang angkat berbicara mengenai persoalan tersebut. Ia menjelaskan urusan koalisi adalah ranah Megawati sebagai ketua umum partai.
Walau PDIP belum mengumumkan hal-hal yang terkait dengan Pemilu 2024, namun partainya disebut siap berkontestasi di 2024.
"PDIP itu partai yang betul-betul siap dengan pesta demokrasi, kalau masalah koalisi nanti saja itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum," tandas Junimart.
Tag
Berita Terkait
-
Peluang Ganjar dan Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Pengamat Ungkap Cocoknya Isi Posisi Ini
-
Ganjar Ajak Rotary Indonesia Bersinergi dengan Pemerintah untuk Selesaikan Kasus Kawin Muda Hingga Pendidikan Anak
-
Telak! Hasto PDIP Sindir Menteri-menteri Jokowi Gerilya Jelang Pilpres: Jangan Cuma Cari Pencitraan buat Nyapres!
-
Hadir di Jambore Nasional Kompaksi API 2022, Ganjar: Dibutuhkan Kekuatan dan Saling Dukung dalam Tugas Anti Korupsi
-
Ormas Relawan ProJo Undang Ganjar Pranowo ke Rakernas Borobudur: Ganjar Konco Lawas
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan