Suara.com - Beberapa nama Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadangkan akan maju di Pemiliha Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan beberapa nama menteri Jokowi sudah mulai bergerilya menjelang Pilpres.
Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno; Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto; dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan para menteri Jokowi memiliki tanggungjawab moral sebagai pembantu presiden dan tanggungjawab bekerja untuk rakyat.
"Di dalam konstitusi, menteri adalah pemerintahan sehari-hari, karena itu seluruh menteri punya tanggungjawab moral sebagai pembantu presiden. Punya tanggungjawab kepemimpinan untuk bekerja untuk rakyat," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Hasto menyadari ada menteri yang memiliki cita-cita untuk masa depan Indonesia. Namun kata Hasto, cita-cita tersebut tak boleh mengalahkan prioritas untuk rakyat.
"Bahwa di dalam diri menteri ada yang punya suatu cita-cita bagi masa depan, tetapi cita-cita ini tidak boleh mengalahkan skala prioritas utama bagi kerja untuk rakyat, sehingga semua harus inheren," tutur Hasto.
Karena itulah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata Hasto mengimbau para menterinya untuk berkonsentrasi dengan tugasnya masing-masing.
"Adanya imbauan dari Presiden Jokowi agar seluruh menteri konsentrasi pada tugasnya pada pemerintah sehari-hari dengan mencetak prestasi," papar dia.
Hasto pun menyinggung yang harus dilakukan para menteri Jokowi yakni mencetak prestasi, bukan mengedepankan pencitraan ataupun bergerilya untuk maju sebagai capres 2024. Pasalnya, kata Hasto dengan mencetak prestasi, akan diakui rakyat dan akan membangun legitimasi kepemimpinan menteri.
"Itu yang harus dilakukan, bukan pencitraan yang dikedepankan, bukan gerak untuk capres yang dikedepankan, tapi gerak untuk mencetak prestasi bagi rakyat, maka otomatis rakyat akan mengapresiasi. Itu hukum dalam demokrasi yang itu seharusnya para menteri memahami hukum demokrasi tersebut."
Berita Terkait
-
PDIP Sebut Pembentukan KIB Ganggu Pemerintahan Jokowi, Golkar: Justru Kami Cegah Polarisasi Sejak Awal
-
Anies Baswedan Punya Peluang Menang Pilpres 2024 Jika Gandeng Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno
-
Sambut New Normal, Ribuan Kader DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Ikuti Senam Secara Hybrid
-
Anies Menang Pilpres 2024, Jika Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno Jadi Wakil Presidennya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Baru Januari, Jalan Berlubang Sudah Picu Puluhan Kecelakaan di Jakarta: Satu Orang Tewas
-
Modifikasi Cuaca Dituding Bikin Iklim Kacau, BMKG Beri Penjelasan
-
Daftar 28 Rute Transjakarta yang Terdampak Banjir Hari Ini
-
Hujan Deras Sejak Kemarin, 17 RT di Jakarta Timur dan Barat Terendam Banjir
-
Ratusan Taruna Akpol Diterjunkan ke Aceh Tamiang: Bersihkan Jalan hingga Pulihkan Sekolah
-
Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen Tertahan: Terkendala Status Lahan!
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo