Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi memastikan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN, Golkar dan PPP tidak mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi dikarenakan ada dua menteri Kabinet Indonesia Maju dari dua partai tersebut.
"Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga dan Pak Suharso adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan," kata Viva saat dihubungi Suara.com, Jumat (20/5/2022).
"KIB tetap berkomitmen dan bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena KIB merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin," sambungnya.
Viva menyebut pembentukan KIB secara dini dianggap pas untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan Pilpres 2024. Dengan adanya kesepakatan sejak awal bakal mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan.
"Tidak diputuskan injure time, last minute," ucapnya.
Selain itu, juru bicara PAN tersebut mengatakan kalau pembentukan koalisi sedari awal bisa menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan.
Apabila beberapa agenda silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut, terutama tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya.
"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu."
Disinggung PDIP
Baca Juga: Mencari Figur Mirip Jokowi, ProJo Tunggu Arahan Hadapi Pilpres 2024
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menyadari setiap partai akan bersiap diri menghadapi pemilu.
Namun, kata dia, saat ini yang harus dikedepankan yakni kepentingan rakyat.
"PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Sehingga Hasto mengingatkan agar tidak membawa kontestasi Pemilu 2024 lebih awal yang dapat membuang energi bagi perbaikan bangsa dan negara.
"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca-pandemi. Ini yang kita dorong," ujarnya.
Hasto menyebut koalisi partai politik yang mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dibentuk dalam kerangka sistem politik yang dibangun secara periodisasi lima tahunan.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Menteri yang Membawahi Perdagangan
-
Publik Puas Kinerja Jokowi Karena Mudik Lebaran Lancar, Faldo: Buah Dari Persiapan yang Baik
-
Mencari Figur Mirip Jokowi, ProJo Tunggu Arahan Hadapi Pilpres 2024
-
Catat! Ini Deretan Kantong Parkir dan Pengalihan Arus Lalu-lintas Pernikahan Adik Presiden Jokowi dengan Ketua MK
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama