Suara.com - Taliban mewajibkan cadar bagi semua perempuan Afganistan yang tampil di depan umum, termasuk pembawa acara televisi. Sehari setelah menentang, mereka akhirnya terpaksa menuruti dekrit tersebut.
Semua presenter dan reporter televisi perempuan Afganistan mematuhi perintah Taliban untuk mengenakan penutup wajah pada Minggu (22/05), sehari setelah melanggar dekrit tersebut.
Sebelumnya pada Sabtu (21/05), para penyiar berharap front persatuan mereka akan meyakinkan pihak berwenang Taliban untuk membatalkan perintah tersebut.
Namun, kelompok itu bersikeras bahwa keputusan mereka sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Kementerian Informasi dan Kebudayaan Afganistan mengatakan hal serupa bahwa kebijakan itu "final dan tidak dapat dinegosiasikan.”
Sulit bernapas dan berbicara dengan benar Pembawa acara TV TOLOnews, Sonia Niazi, mengungkapkan kekesalannya atas dekrit tersebut.
"Itu hanya budaya luar yang memaksa kami memakai masker dan itu bisa membuat masalah bagi kami saat menyajikan program kami,” katanya.
"Kami sangat berduka hari ini,” tulis Kepada Editor TOLOnews, Khpolwak Safi, di Facebook. Safi membagikan gambar seorang jurnalis pria yang menutupi wajah dengan masker hitam sebagai bentuk solidaritas ke rekan perempuan mereka.
"Saya tidak bisa bernapas atau berbicara dengan benar. Bagaimana saya bisa menjalankan program ini?” terang Khatira Ahmadi, presenter perempuan di TOLOnews.
Menyikapi kebijakan tersebut selama siaran berlangsung, Basira Joya, pembawa acara perempuan di Ariana News menjelaskan Islam tidak memaksakan apa pun pada siapa pun dengan paksaan.
Baca Juga: Taliban Haruskan Semua Perempuan Pembawa Acara TV Pakai Penutup wajah
"Kami berjuang dan melanjutkan pekerjaan kami, bahkan dengan burqa. Tidak ada yang bisa menghentikan kami,” katanya.
Direktur TOLOnews Lotfullah Najafizada memposting gambar seorang presenter dengan wajah tertutup di Twitter, seraya mengatakan: "Tidak pernah membayangkan hari ini!”
Perubahan pendirian Selama kekuasaan terakhir Taliban, dari tahun 1996-2001, kelompok fundamentalis Islam memberlakukan serangkaian pembatasan pada perempuan, mengharuskan mereka untuk mengenakan burqa, dan melarang mereka dari kehidupan publik dan pendidikan.
Setelah mereka merebut kekuasaan lagi pada Agustus 2021, sikap pemerintah garis keras sebelumnya tampak melunak setelah mengumumkan tidak ada aturan berpakaian untuk perempuan.
Sayangnya, mereka mengubah kebijakan itu dalam beberapa pekan terakhir, membenarkan tindakan terburuk pada aktivis hak asasi manusia, dan semakin memperumit hubungan Taliban dengan masyarakat internasional.
Sejak Taliban kembali berkuasa, kelompok itu juga memberlakukan pembatasan ketat pada perusahan media dan menekan hak asasi manusia.
Berita Terkait
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Yaman Bersorak: Pendukung Houthi Rayakan Gencatan Senjata Hamas-Israel sebagai Kemenangan Palestina
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN