Prahara Politik Bayangi Kunjungan Komisaris HAM PBB di Xinjiang

Suara.com - Untuk pertama kalinya sejak 17 tahun, seorang komisaris HAM PBB diizinkan mengunjungi Xinjiang. Dikhawatirkan, lawatan tim pencari fakta pimpinan Michelle Bachelet akan gagal memberikan gambaran utuh nasib etnis Uighur.

Kunjungan penuh prahara oleh Komisaris Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet dimulai pada Selasa (24/05) di ibu kota provinsi, Urumqi, dan dilanjutkan ke wilayah Kashgar di selatan Xinjiang.

Bersama tim pencari fakta, dia mengemban misi penyelidikan terhadap tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia oleh pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.

Beijing sejak lama mendiamkan proposal kunjungan PBB, lantaran menuduh ditunggangi kepentingan Barat yang ingin mensabotase hubungan luar negeri Cina.

"Awalnya mereka menekan secara terbuka dan menuntut kunjungan komisioner tinggi PBB ke Xinjiang, untuk melakukan apa yang disebut sebagai investigasi dengan asumsi bersalah,” kata juru bicara Kemenlu di Beijing, Wang Wenbin, Selasa (24/05).

Bachelet disambut oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi ketika mendarat di Guangzhou, Senin (23/05), yang menekankan betapa Cina menentang "politisasi” isu hak asasi manusia dan standar ganda.

Rencananya, bekas presiden Cile itu akan menetap selama enam hari di Cina. Seperti dilansir oleh PBB, Bachelet mengaku "senang akan bertemu berbagai pihak, terutama pejabat pemerintah, pemimpin bisnis, kaum akademik, mahasiswa, dan pegiat hak asasi manusia,” di Cina.

"Walaupun kami akan membahas isu-isu yang sensitif dan penting, saya harap pertemuan ini akan memungkinkan kita membangun rasa saling percaya untuk bekerja sama demi hak asasi manusia di Cina dan seluruh dunia,” ujarnya.

Pelanggaran HAM berat Urumqi menjadi pusat perhatian lantaran dicurigai menjadi episentrum pengganyangan "ekstremisme agama” oleh pemerintah Cina.

Baca Juga: Wilayah Uighur di Xinjiang Catatkan Tingkat Pemenjaraan Tertinggi di Dunia

Kota berpenduduk empat juta jiwa itu mengalami signifikasi sistematis, di mana pemerintah mendorong migrasi warga etnis Han ke Xinjiang.

Gesekan sosial, ditambah kebijakan agresif Cina menyeragamkan seni dan budaya yang menggusur identitas Uighur, akhirnya meletupkan pemberontakan yang dibarengi serangkaian serangan teror.

Pada 2009, perkelahian antara warga Han dan Uighur memicu kerusuhan massal, yang mendorong pemerintah di Beijing semakin mengetatkan kontrol sosial di Xinjiang dan giat memburu pelarian Uighur di pengasingan.

Adapun Kashgar, yang menampung 700.000 jiwa, terletak di jantung wilayah Uighur di selatan Xinjiang.

Menurut laporan teranyar, kota di tepi jalur sutra itu mencatatkan tingkat pemenjaraan tertinggi di dunia, dengan satu dari 25 warga mendekam di dalam bui.

Di sana, pemerintah Cina dituduh melakukan genosida kebudayaan, antara lain dengan merubuhkan pemukiman atau masjid dan situs kuno milik etnis Uighur.

Pengganyangan itu dibarengi dengan tuduhan pemenjaraan terhadap sekitar satu juta etnis Uighur di kamp-kamp re-edukasi.

Jumlahnya sempat menjamur di Xinjiang beberapa tahun silam.

Manipulasi oleh Cina?

Pegiat HAM khawatir kunjungan Bachelet akan dijadikan pemerintah Cina untuk memanipulasi gambaran tentang kondisi etnis Uighur.

"Kami mengkhawatirkan bahwa kunjungan ini akan menghasilkan sedikit keuntungan untuk korban dan aktivis, dengan biaya politik yang tinggi,” kata Raphael David dari International Service for Human Rights.

Pemerintah AS juga menyuarakan "kekhawatiran mendalam” bahwa Bachelet tidak mendapat keleluasaan dalam penyelidikan, atau mendapat gambaran "yang tidak dimanipulasi” oleh Cina.

Bachelet sendiri mengaku kehadirannya di Xinjiang justru menyaratkan jaminan dari pemerintah Cina untuk mengunjungi kamp re-edukasi dan bertemu dengan pegiat HAM secara pribadi.

Hal ini juga ditegaskan Duta Besar Inggris di Cina, Caroline Wilson, yang menuntut "akses tak terbatas di Xinjiang” dan "pembicaraan pribadi dengan warga Uighur,” bagi Bachelet.

Lawatannya berlangsung ketika sebuah dokumen milik kepolisian Xinjiang bocor ke tangan media.

Menurut laporan AFP, Selasa (24/05), dokumen itu mengandung ribuan foto dari dalam lembaga pemasyarakatan di Xinjiang, termasuk wajah tahanan. Disebutkan, narapidana termuda berusia 15 tahun saat mulai menjalani masa penahanan rzn/ha (AFP, Reuters, AP)