Suara.com - Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sehingga mampu memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan keterampilan.
Namun sayangnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengetahui dan melaporkan bahwa adanya indikasi kejanggalan dalam program kartu prakerja sepanjang tahun 2021. Penerima kartu prakerja dinilai tidak tepat sasaran.
Berikut fakta-fakta mengenai kejanggalan penerima kartu prakerja yang tidak tepat sasaran:
1. Indikasi Kejanggalan Disampaikan Ketua BPK
Ketua BPK Isma Yatun membacakan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2021 pada sidang paripurna DPR RI pada Selasa, (24/5/2022). Hasilnya, sebanyak 119.494 penerima bantuan kartu prakerja tidak tepat sasaran.
BPK pun menyayangkan situasi tersebut. Apalagi, jumlah tersebut membuat Rp 289,85 miliar anggaran kartu prakerja dinilai menjadi sia-sia.
2. Tak Tepat Sasaran Karena Peserta Bergaji di atas Rp 3,5 Juta
Sebanyak 119.494 peserta yang menerima bantuan sosial akibat [pandemi Covid-19 itu memiliki gaji di atas Rp 3,5 juta per bulan. Tentunya, situasi tidak tepat sasaran itu telah merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Hal ini membuat BPK merasa harus terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Di antaranya dengan berusaha mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 30 dan Link Situs Resminya
3. BPK Ajukan Rekomendasi
Badan Pemeriksa Keuangan telah mengajukan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal tersebut dilakukan agar memperjelas adanya aturan mengenai batas besaran gaji atau upah bulanan bagi pendaftar kartu prakerja.
4. Kerugian Negara Mencapai Rp 289,5 Miliar
Negara mengalami kerugian sebesar Rp 289,5 miliar karena kesalahan pengalokasian dana kartu prakerja. Jumlah tersebut berpotensi bertambah jika tidak ada aturan mengenai batasan gaji bulanan bagi calon penerima kartu prakerja.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Tag
Berita Terkait
-
Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 30 dan Link Situs Resminya
-
Kacau! 119 Ribu Peserta Penerima Program Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Boros Rp289 Miliar
-
Kartu Prakerja Gelombang 30 Sudah Dibuka: Begini Syarat, Cara Daftar, dan Besaran Bantuannya
-
Syarat Kartu Prakerja Gelombang 29, Simak Kriteria Orang yang Boleh Mendaftar
-
Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29, Sudah Dibuka! Cek Langkah-langkahnya
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
Pemeriksaan Resbobb Soal Kasus Fitnah Azizah Salsha Mendadak Dihentikan, Pengacara Ungkap Alasan Ini
-
Moreno Soeprapto Gagal Jadi Menteri? Istana Buka Suara Soal Menpora dan Menko Polkam
-
Respons Wamensesneg soal Keputusan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah
-
Kemendagri Dorong Pemulihan Pasca-Aksi Unjuk Rasa dan Aktifkan Kembali Siskamling di Kota Malang
-
Anggaran Kemendagri Tahun Depan Tembus Rp7,8 Triliun, Naik 62 Persen
-
Demi Upah Rp200 Ribu, Dua Pria Nekat Simpan 53 Kg Ganja Aceh di Kontrakan Jakarta Timur
-
KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
-
Hasil Laboratorium Keluar, Anak Gajah Tari di Balai Tesso Nilo Mati Akibat Virus Mematikan
-
Tepis Isu Jadi Calon Kuat Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Justru Minta Dukungan
-
DPR Dibuat Pusing: Komisi II Tanya Menteri ATR, Jawabannya 'Itu Tugas KKP'