Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 mengajak pemerintah dan masyarakat Indonesia bergotong royong belajar dari pengalaman penanganan COVID-19 untuk membangun resiliensi berkelanjutan yang inklusif. Pesan ini selaras dengan topik-topik tentang pemulihan dan kesiapsiagaan bencana yang diangkat dalam Dialog Tingkat Tinggi, sesi-sesi tematik, hingga panggung Rumah Resiliensi Indonesia di GPDRR 2022 hari ini.
“Kesadaran bahwa COVID-19 bukan hanya perkara medis baru muncul pada semester kedua pandemi. Sejak itu, upaya-upaya pelibatan masyarakat pada unit-unit terkecil komunitas menjadi semakin masif, mulai dari aspek pencegahan, identifikasi, karantina, penyembuhan, hingga pemulihan,” ujar Eko Teguh Paripurno, anggota Dewan Pengawas Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR, Kamis (26/5/2022).
Menurut Eko, hal ini menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 perlu dilakukan dari banyak sisi secara bottom-up, dimulai dari tingkat lokal. Hal ini mulai berjalan setelah selama bulan-bulan pertama pandemi masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek medis. Selain itu, tindakan penanganan pandemi dilakukan secara top-down dari tingkat nasional. Perubahan pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pandemi yang berbasis komunitas masih sangat efektif.
Sementara itu, kolaborasi yang inklusif dalam menghadapi risiko bencana pascapandemi COVID-19 merupakan bagian dari upaya membangun resiliensi berkelanjutan. Dalam konsep resiliensi berkelanjutan, perlindungan kelompok berisiko tinggi (at-risk groups), seperti perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas, yang tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius. Konsep ini telah dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan GPDRR 2022, Rabu (25/5) kemarin.
Dalam GPDRR 2022 hari ini, Dialog Tingkat Tinggi 3, yang bertajuk Learning from COVID-19: Social and Economic Recovery for All, turut membahas pentingnya resiliensi berkelanjutan yang inklusif pascapandemi. Di Indonesia, situasi pandemi telah memunculkan berbagai gerakan kemanusiaan yang memperkuat koordinasi unsur-unsur Pentahelix, yang mencakup elemen pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media massa.
Gerakan-gerakan ini berkembang seiring hadirnya inovasi-inovasi digital untuk memantau dan mengelola risiko bencana. Contohnya Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga portal hasil kajian risiko bencana InaRISK, Data Bencana Indonesia (DIBI), dan Indeks Risiko Bencana (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gerakan dan inovasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran jangka panjang tentang kesiapsiagaan bencana, yang tak melupakan kelompok berisiko tinggi.
Inisiatif-inisiatif inovatif dan kolaboratif seputar informasi kebencanaan untuk manajemen risiko bencana juga diangkat dalam sesi tematik berjudul Data Challenges and Solutions for Disaster Risk Management. Bencana merupakan isu lintas-teritori, sehingga Indonesia mendorong kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam tata kelola data, informasi dan pengetahuan kebencanaan mulai dari tingkat lokal hingga global.
Bicara tentang kolaborasi dari tingkat lokal, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk GPDRR kembali mengingatkan bahwa setiap orang dapat menjadi agen perubahan dalam membangun kesiapsiagaan bencana di komunitas, demi terciptanya resiliensi berkelanjutan yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang edukatif dan menyenangkan, seperti permainan bertema kesiapsiagaan bencana untuk anak-anak yang dikembangkan oleh Preparedness for Disaster Toolkit (PREDIKT).
“Dengan belajar tentang kesiapsiagaan bencana, anak-anak diharapkan dapat menjadi lebih tenang, lebih siap, dan lebih tangguh dalam mengantisipasi ancaman bencana susulan,” kata Daris Fauzan, Project Officer PREDIKT, dari panggung Rumah Resiliensi Indonesia di GPDRR 2022.
Baca Juga: Sepi Job Selama Pandemi, Yadi Sembako Bangkrut Sampai Sakit Kritis karena Kepikiran Utang
Berita Terkait
-
Kadar Gula Tinggi dan Saturasi Oksigen Anjlok, Ivan Gunawan Merasa Ajal Sudah Dekat
-
Jaksa Agung Sebut Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina Bisa Dijerat Hukuman Mati
-
Skandal Raffi Ahmad Sang Utusan Khusus Presiden: Digugat ke Pengadilan saat Pandemi Covid-19
-
Sebut WHO Rancang Pandemi Baru, Epidemiolog UI Tepis Ucapan Dharma Pongrekun: Itu Omong Kosong
-
Dharma Pongrekun Sebut Penyebab Tanah Abang Sepi Akibat Pandemi Covid-19
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang