Suara.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertanya-tanya mengapa beberapa negara di Uni Eropa "memegang kekuasaan" untuk memblokir keenam sanksi terhadap Rusia yang mencakup embargo minyak.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy frustrasi karena hingga saat ini Uni Eropa masih berjuang untuk mencapai konsensus mengenai sanksi terbaru terhadap Rusia.
"Berapa minggu lagi Uni Eropa akan menyepakati paket keenam?" katanya. "Tentu saja saya berterima kasih kepada teman-teman yang menganjurkan sanksi baru.
Namun, dari mana orang-orang yang memblokir paket keenam ini mendapatkan kekuasaannya? Mengapa mereka diizinkan memegang kekuasaan seperti itu?" dia bertanya. Hungaria, yang bergantung pada minyak Rusia, menahan putaran keenam sanksi hukuman terhadap Rusia.
Embargo di seluruh UE membutuhkan suara bulat dari 27 negara anggota. Zelenskyy juga mengungkapkan keprihatinannya atas serangan Rusia yang intens di wilayah Donbas.
"Serangan penjajah saat ini di Donbas dapat membuat wilayah itu tidak dapat dihuni," tambahnya. Ukraina: Perang berlangsung dengan 'intensitas maksimum' Kyiv mengatakan pertempuran di bagian timur negara itu saat ini paling intens, sambil mendesak sekutu Barat untuk menandingi keganasan serangan Rusia dengan dukungan untuk Ukraina.
"Pertempuran telah mencapai intensitas maksimumnya," kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Ganna Malyar dalam jumpa pers. "Pasukan musuh menyerbu posisi pasukan kami secara bersamaan di beberapa arah," kata Malyar, berbicara tentang pertempuran di wilayah Donbas.
"Kami menghadapi tahap pertempuran yang sangat sulit dan panjang di depan kami."
Pada hari Kamis (26/05), baik Inggris maupun Jerman mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin harus dikalahkan dalam konflik yang sekarang ini memasuki bulan keempat.
Baca Juga: Uni Eropa: Lebih dari 200 Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di Seluruh Dunia
Sementara itu, Kyiv telah meminta Barat untuk segera memasok lebih banyak senjata berat untuk pasukannya yang kalah dalam persenjataan.
Senjata yang bisa menjangkau Rusia akan menjadi 'eskalasi yang tidak dapat diterima'
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memperingatkan Barat bahwa memasok senjata ke Ukraina yang mampu menyerang wilayah Rusia akan menjadi "langkah serius menuju eskalasi yang tidak dapat diterima."
Dalam sebuah wawancara dengan outlet berita milik pemerintah, RT Arabic, yang diterbitkan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov mengatakan Barat "pada kenyataannya, sudah melancarkan perang proxy dengan Federasi Rusia."
"Barat telah menyerukan agar Rusia dikalahkan di medan perang dan untuk melakukan ini, ia harus melanjutkan perang, memompa senjata ke nasionalis Ukraina dan rezim Ukraina, termasuk senjata yang dapat mencapai Federasi Rusia," tambah Lavrov.
"Ini adalah senjata yang [Presiden Ukraina Volodymyr] Zelenskyy minta secara terbuka," katanya. Rusia siap membantu mengatasi krisis pangan, jika sanksi dicabut Rusia mengatakan siap memberikan "kontribusi signifikan" untuk menghindari krisis pangan yang mengancam, jika Barat mencabut langkah-langkah ekonomi yang dikenakan pada mereka sejak invasi ke Ukraina.
Berita Terkait
-
Bukan LCGC, Ini 5 Mobil Bekas Irit BBM Mulai Rp 80 Jutaan
-
Visual Storytelling, Tren Baru Suarakan Pentingnya Jaga Alam dan Satwa Liar
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
Bukan Adegan Seks, Ratu Sofya Tolak Promosi Film karena Haknya Belum Dipenuhi
-
Hari Reformasi Nasional: Menolak Normalisasi KKN Gaya Baru
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina