Suara.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertanya-tanya mengapa beberapa negara di Uni Eropa "memegang kekuasaan" untuk memblokir keenam sanksi terhadap Rusia yang mencakup embargo minyak.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy frustrasi karena hingga saat ini Uni Eropa masih berjuang untuk mencapai konsensus mengenai sanksi terbaru terhadap Rusia.
"Berapa minggu lagi Uni Eropa akan menyepakati paket keenam?" katanya. "Tentu saja saya berterima kasih kepada teman-teman yang menganjurkan sanksi baru.
Namun, dari mana orang-orang yang memblokir paket keenam ini mendapatkan kekuasaannya? Mengapa mereka diizinkan memegang kekuasaan seperti itu?" dia bertanya. Hungaria, yang bergantung pada minyak Rusia, menahan putaran keenam sanksi hukuman terhadap Rusia.
Embargo di seluruh UE membutuhkan suara bulat dari 27 negara anggota. Zelenskyy juga mengungkapkan keprihatinannya atas serangan Rusia yang intens di wilayah Donbas.
"Serangan penjajah saat ini di Donbas dapat membuat wilayah itu tidak dapat dihuni," tambahnya. Ukraina: Perang berlangsung dengan 'intensitas maksimum' Kyiv mengatakan pertempuran di bagian timur negara itu saat ini paling intens, sambil mendesak sekutu Barat untuk menandingi keganasan serangan Rusia dengan dukungan untuk Ukraina.
"Pertempuran telah mencapai intensitas maksimumnya," kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Ganna Malyar dalam jumpa pers. "Pasukan musuh menyerbu posisi pasukan kami secara bersamaan di beberapa arah," kata Malyar, berbicara tentang pertempuran di wilayah Donbas.
"Kami menghadapi tahap pertempuran yang sangat sulit dan panjang di depan kami."
Pada hari Kamis (26/05), baik Inggris maupun Jerman mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin harus dikalahkan dalam konflik yang sekarang ini memasuki bulan keempat.
Baca Juga: Uni Eropa: Lebih dari 200 Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di Seluruh Dunia
Sementara itu, Kyiv telah meminta Barat untuk segera memasok lebih banyak senjata berat untuk pasukannya yang kalah dalam persenjataan.
Senjata yang bisa menjangkau Rusia akan menjadi 'eskalasi yang tidak dapat diterima'
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memperingatkan Barat bahwa memasok senjata ke Ukraina yang mampu menyerang wilayah Rusia akan menjadi "langkah serius menuju eskalasi yang tidak dapat diterima."
Dalam sebuah wawancara dengan outlet berita milik pemerintah, RT Arabic, yang diterbitkan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov mengatakan Barat "pada kenyataannya, sudah melancarkan perang proxy dengan Federasi Rusia."
"Barat telah menyerukan agar Rusia dikalahkan di medan perang dan untuk melakukan ini, ia harus melanjutkan perang, memompa senjata ke nasionalis Ukraina dan rezim Ukraina, termasuk senjata yang dapat mencapai Federasi Rusia," tambah Lavrov.
"Ini adalah senjata yang [Presiden Ukraina Volodymyr] Zelenskyy minta secara terbuka," katanya. Rusia siap membantu mengatasi krisis pangan, jika sanksi dicabut Rusia mengatakan siap memberikan "kontribusi signifikan" untuk menghindari krisis pangan yang mengancam, jika Barat mencabut langkah-langkah ekonomi yang dikenakan pada mereka sejak invasi ke Ukraina.
Berita Terkait
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta