Bahas Sosok Capres, Koalisi Golkar, PAN Dan PPP Akan Gelar Pertemuan Di Kawasan GBK Akhir Pekan Ini

Suara.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengagendakan pertemuan yang akan dihadiri tiga partai yang sudah resmi bergabung pada Sabtu pekan ini. Pertemuan itu rencananya membahas calon presiden dan akan digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

"Nanti insyaallah tanggal 4 akan ada pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu di Gelora Bung Karno di Plataran dengan terbatas," kata Waketum PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Menurut Yandri, pertemuan itu menjadi bagian dari dinamika untuk membangun keakraban dan kesepahaman tiga partai, yakni Golkar, PAN dan PPP.

"Di antaranya bagaimana membangun tim yang kuat kemudian menjaring calon-calon. Peluang menang gimana itu bagian yang kita bicarakan," kata Yandri.

Termasuk juga membahas siapa nantinya figur yang menjadi calon presiden dari KIB. Semua pendapat dari masing-masing partai akan didengar dan dirembuk menjadi satu keputusan.

"Mungkin Golkar ada pandangan sendiri, PAN ada pandangan sendiri, PPP ada pandangan sendiri atau ada partai yang nyusul gabung koalisi ini, ya kita akan rembukan satu meja," kata Yandri.

Sebelumnya Yandri menegaskan bahwa tokoh yang akan diusung menjadi calon presiden oleh Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan jauh dari nama-nama yang kekinian beredar dan disebut menjadi kandidat capres.

Namun, Yandri tidak menyebutkan siapa saja nama-nama tersebut. Ia hanya mengatakan nama yang dipilih tidak akan keluar dari stok yang ada.

"Tapi siapa? Belum, walaupun memang tidak akan lari dari stok yang ada," ujar Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Koalisi Indonesia Bersatu Akan Pilih Capres Dari Stok Yang Ada, PAN: Nggak Mungkin Figur Tak Dikenal

Ia sekaligus memastikan nantinya figur yang akan diusung menjadi capres tentu merupakan sosok yang sudah dikenal.

"Nggak mungkin tiba-tiba orang yang tidak pernah dikenal jadi capres kan nggak mungkin," kata Yandri.

"Jadi yang beredar sudah cukup banyak. Jadi tinggal membangun kesepahaman karena tanpa ada kesepahaman tidak mungkin akan bisa dibawa ke KPU," tandasnya.