Thaksin Shinawatra Hirup Udara Bebas, Politik Thailand Kembali Memanas

Suara.com - Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra resmi dibebaskan dari penjara pada Minggu pagi (11/5/2026) setelah menjalani hukuman selama sekitar delapan bulan.

Kebebasan tokoh kontroversial Thailand itu langsung memicu spekulasi soal kemungkinan kembalinya pengaruh keluarga Shinawatra dalam politik nasional.

Menurut laporan AFP, Thaksin keluar dari Penjara Pusat Klong Prem di Bangkok sekitar pukul 07.40 waktu setempat.

Politikus berusia 76 tahun itu terlihat mengenakan kemeja putih dengan rambut pendek dan disambut keluarganya di luar penjara.

Salah satu yang menyambut kedatangannya adalah putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang sebelumnya pernah menjabat perdana menteri sebelum dicopot pengadilan pada Agustus 2025.

Ratusan pendukung Thaksin yang mengenakan kaus merah telah berkumpul sejak pagi di depan penjara.

Mereka meneriakkan slogan Kami mencintai Thaksin saat mantan pemimpin Thailand itu muncul di hadapan publik.

Meski telah dibebaskan, Thaksin masih diwajibkan memakai alat pemantau elektronik selama masa pembebasan bersyarat empat bulan ke depan.

Kebebasan Thaksin kembali memunculkan pertanyaan mengenai masa depan politik Pheu Thai Party dan keluarga Shinawatra.

Baca Juga: Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara Lebih Awal

Selama lebih dari dua dekade terakhir, partai tersebut menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Thailand.

Keluarga Shinawatra bahkan telah melahirkan empat perdana menteri dan memiliki basis dukungan kuat di kalangan pemilih pedesaan Thailand.

Namun, popularitas partai itu belakangan disebut mulai menurun setelah hasil pemilu Februari lalu menjadi yang terburuk sepanjang sejarah mereka.

Meski demikian, keterlibatan Pheu Thai dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membuat Thaksin diyakini masih berpotensi memainkan peran politik dari belakang layar.

Thaksin sebelumnya kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun hidup di pengasingan.

Thaksin pulang untuk menghadapi hukuman penjara terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat perdana menteri pada periode 2001 hingga 2006.