Suara.com - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau akan memperketat kontrol senjata setelah terjadi penembakan massal di Amerika Serikat, menyulut kembali perdebatan yang lebih luas tentang perlunya tindakan lebih ketat.
Pemerintah Kanada memperkenalkan undang-undang pada hari Senin (30/05) untuk menerapkan "pembekuan nasional" pada penjualan dan pembelian senjata sebagai bagian dari rangkaian kontrol yang juga akan membatasi kapasitas magasin dan melarang beberapa mainan yang memiliki bentuk serupa seperti senjata.
Undang-undang baru, yang menghidupkan kembali beberapa tindakan yang ditangguhkan pada tahun lalu di tengah pemilihan umum, muncul hanya seminggu setelah seorang pria bersenjata membunuh 19 anak dan dua guru di Uvalde, Texas, Amerika Serikat.
Justin Trudeau mengatakan kepada wartawan bahwa langkah-langkah baru diperlukan karena kekerasan senjata meningkat. "Kita hanya perlu melihat ke selatan perbatasan untuk mengetahui bahwa jika kita tidak mengambil tindakan tegas dan cepat, itu akan semakin buruk dan semakin sulit untuk dilawan,” katanya.
Pembekuan tersebut akan berisi pengecualian, termasuk untuk penembak olahraga elit, atlet Olimpiade, dan penjaga keamanan. Warga Kanada yang sudah memiliki pistol akan diizinkan untuk menyimpannya.
Kanada memiliki undang-undang senjata yang lebih ketat daripada Amerika Serikat, kasus pembunuhan akibat penggunaan senjata juga kurang dari seperlima dibanding negara tetangganya.
Presiden Biden desak tindakan 'rasional' pada senjata
Sehari setelah menjanjikan penduduk Uvalde, Texas, upaya untuk mengatasi kekerasan senjata, Presiden AS Joe Biden pada hari Senin (30/05) berusaha untuk mengajak Partai Republik agar secara "rasional" mengekang penggunaan senjata dan mengambil tindakan federal lainnya untuk mencegah penembakan massal.
"Segalanya menjadi sangat buruk sehingga semua orang menjadi lebih rasional tentang hal itu," kata Biden, setelah kembali dari perjalanan akhir pekan untuk mengenang 19 anak dan dua guru yang tewas. Amerika Serikat telah menyaksikan ratusan kematian dari belasan kasus penembakan massal dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: SIPRI: Penjualan Senjata Global Tak Terpengaruh Krisis Ekonomi Akibat Covid
Perdebatan serupa di Washington tentang bagaimana mengurangi insiden tersebut belum menghasilkan tindakan, bahkan ketika jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Amerika mendukung setidaknya peraturan kepemilikan senjata yang moderat.
Gubernur Texas Greg Abbott, seorang Republikan, telah berulang kali mengatakan peraturan senjata bukanlah solusi dan malah menunjuk pada masalah kesehatan mental. Penduduk kota yang terguncang karena insiden itu mendesak Biden untuk "melakukan sesuatu". "Kami akan melakukannya," kata Biden. ha/ (Reuters)
Berita Terkait
-
Guru dari Aceh hingga Papua Pasang Badan untuk Nadiem, Bongkar Fakta Chromebook
-
Timnas Hoki Putri Indonesia Optimis Lolos ke Asian Games 2026
-
Thailand Siapkan Mega Proyek Rp4000 Triliun, Bikin Jembatan Darat Saingi Selat Malaka
-
5 Lipstick Red Brown dengan Hasil Matte hingga Glossy: Mana Favoritmu?
-
Jakarta Andalkan Wisata Terintegrasi dan Kuliner Premium untuk Gaet Pasar Tiongkok
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Media Arab Bongkar Tentara Israel Menjarah Rumah-rumah di Lebanon dalam Skala Besar
-
KPK Klaim Punya Wewenang untuk Usulkan Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik
-
Menhan Sjafrie Kumpulkan Purnawirawan TNI: Bahas Strategi Pertahanan dan Izin Lintas Udara
-
Strategi Baru MA Lawan Korupsi: Gandeng KPK untuk Gembleng 200 Pimpinan Pengadilan
-
Iran Tegaskan Persatuan Nasional di Tengah Ketegangan dengan Amerika Serikat
-
Harga LPG 12 Kg Melejit, Pemprov DKI Pantau Inflasi dan Wanti-wanti Tak 'Panic Buying'!
-
Satu Komando Lawan Agresi: Balasan Menohok Iran atas Retorika Pecah Belah Donald Trump
-
Harga BBM di Vietnam Turun, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Impor Hingga Juni 2026
-
KPAI Desak Pemerintah Terapkan Cukai Minuman Manis, Soroti Dampak Industri ke Anak
-
PBB Soroti Eksekusi Mati Kasus Narkoba di Singapura, Dinilai Tak Sejalan dengan HAM