Biden dan Ardern Diskusikan Perdagangan hingga Kekerasan Senjata

Suara.com - Jacinda Ardern adalah Perdana Menteri Selandia Baru pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 2014. Dia dan Presiden AS Joe Biden membahas pengaruh Cina di Pasifik, pakta perdagangan baru, dan momok kekerasan senjata.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Gedung Putih, Selasa (31/05). Keduanya membahas sejumlah topik, sebagian besar mengenai perdagangan dan keamanan di Pasifik.

Isu kekerasan senjata menjadi masalah besar setelah terjadi serangkaian penembakan massal di Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir.

Kedua pemimpin berbicara tentang perlunya keterlibatan AS yang lebih intens dengan negara-negara kepulauan Pasifik saat Cina memperluas eksistensinya baik secara komersial maupun militer.

"Kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di pulau-pulau Pasifik itu,” kata Biden – pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berada di Tonga untuk menandatangani perjanjian pertahanan dan perdagangan.

Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan: "Mereka (Biden dan Ardern) juga memiliki beberapa diskusi yang cukup rinci tentang pentingnya keterlibatan langsung dengan para pemimpin Pasifik dan pentingnya Amerika Serikat bekerja sama dengan Selandia Baru dan mitra lainnya saat kami terus meningkatkan upaya untuk terlibat lebih efektif di Pasifik."

IPEF aktif dan berjalan, tetapi mitra Pasifik ingin AS bergabung kembali dengan TPP Pekan lalu, Selandia Baru bergabung dengan 14 negara Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) baru Biden, yang ia presentasikan selama perjalanan pertamanya ke Asia.

Kesepakatan itu mengecualikan Cina dan "memberikan peluang signifikan untuk membangun ketahanan ekonomi di kawasan kami," kata Ardern.

Namun, banyak negara Pasifik menginginkan AS untuk bergabung kembali dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) di mana pendahulu Biden, Donald Trump, menarik diri pada tahun 2017.

Baca Juga: Ditutup Donald Trump, Joe Biden Berencana Buka Kembali Konsulat AS di Yerusalem

Biden dan Ardern juga berbicara tentang tantangan yang dihadapi negara-negara Indo-Pasifik sebagai akibat dari pandemi virus corona dan perubahan iklim. Pemimpin Selandia Baru itu menegaskan kembali tujuan bersama negaranya dengan Washington, "dalam memajukan nilai-nilai Pasifik dan fokus yang telah ditentukan oleh para pemimpin pulau Pasifik untuk diri mereka sendiri."

Masalah kekerasan senjata Satu topik yang membayangi pertemuan itu adalah isu kekerasan senjata. Biden memuji Ardern atas kerjanya yang efektif dalam mengekang ekstremisme domestik dan kemampuannya untuk meloloskan undang-undang senjata yang komprehensif setelah seorang supremasi kulit putih dengan senapan serbu membunuh 51 umat muslim di sebuah masjid Christchurch pada 2019.

Setelah penembakan itu, Ardern berhasil mengajak 119 dari 120 anggota parlemen Selandia Baru untuk bergabung dengannya dalam melarang senjata otomatis bergaya militer. Ardern juga telah menjadi kritikus vokal terhadap perusahaan media sosial dan peran yang mereka mainkan dalam meradikalisasi pengguna layanan mereka.

"Waktunya telah tiba bagi perusahaan media sosial dan penyedia online lainnya untuk mengenali kekuatan mereka dan bertindak berdasarkan itu," katanya pada pekan lalu saat menyampaikan pidato pembukaan di Universitas Harvard.

Penembak Christchurch menjadi radikal secara online dan menyiarkan langsung amukannya, seperti yang dilakukan seorang penembak rasis di AS pada 14 Mei, ketika dia menembak dan membunuh 10 orang kulit hitam di supermarket Buffalo, New York.

Biden sejak itu bergabung dengan gerakan yang disebut "Call to Action Christchurch" yang diluncurkan Ardern dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2019, dalam upaya untuk membuat perusahaan teknologi membersihkan konten ekstremis kekerasan di platform mereka.