Suara.com - Jacinda Ardern adalah Perdana Menteri Selandia Baru pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 2014. Dia dan Presiden AS Joe Biden membahas pengaruh Cina di Pasifik, pakta perdagangan baru, dan momok kekerasan senjata.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Gedung Putih, Selasa (31/05). Keduanya membahas sejumlah topik, sebagian besar mengenai perdagangan dan keamanan di Pasifik.
Isu kekerasan senjata menjadi masalah besar setelah terjadi serangkaian penembakan massal di Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir.
Kedua pemimpin berbicara tentang perlunya keterlibatan AS yang lebih intens dengan negara-negara kepulauan Pasifik saat Cina memperluas eksistensinya baik secara komersial maupun militer.
"Kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di pulau-pulau Pasifik itu,” kata Biden – pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berada di Tonga untuk menandatangani perjanjian pertahanan dan perdagangan.
Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan: "Mereka (Biden dan Ardern) juga memiliki beberapa diskusi yang cukup rinci tentang pentingnya keterlibatan langsung dengan para pemimpin Pasifik dan pentingnya Amerika Serikat bekerja sama dengan Selandia Baru dan mitra lainnya saat kami terus meningkatkan upaya untuk terlibat lebih efektif di Pasifik."
IPEF aktif dan berjalan, tetapi mitra Pasifik ingin AS bergabung kembali dengan TPP Pekan lalu, Selandia Baru bergabung dengan 14 negara Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) baru Biden, yang ia presentasikan selama perjalanan pertamanya ke Asia.
Kesepakatan itu mengecualikan Cina dan "memberikan peluang signifikan untuk membangun ketahanan ekonomi di kawasan kami," kata Ardern.
Namun, banyak negara Pasifik menginginkan AS untuk bergabung kembali dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) di mana pendahulu Biden, Donald Trump, menarik diri pada tahun 2017.
Baca Juga: Ditutup Donald Trump, Joe Biden Berencana Buka Kembali Konsulat AS di Yerusalem
Biden dan Ardern juga berbicara tentang tantangan yang dihadapi negara-negara Indo-Pasifik sebagai akibat dari pandemi virus corona dan perubahan iklim. Pemimpin Selandia Baru itu menegaskan kembali tujuan bersama negaranya dengan Washington, "dalam memajukan nilai-nilai Pasifik dan fokus yang telah ditentukan oleh para pemimpin pulau Pasifik untuk diri mereka sendiri."
Masalah kekerasan senjata Satu topik yang membayangi pertemuan itu adalah isu kekerasan senjata. Biden memuji Ardern atas kerjanya yang efektif dalam mengekang ekstremisme domestik dan kemampuannya untuk meloloskan undang-undang senjata yang komprehensif setelah seorang supremasi kulit putih dengan senapan serbu membunuh 51 umat muslim di sebuah masjid Christchurch pada 2019.
Setelah penembakan itu, Ardern berhasil mengajak 119 dari 120 anggota parlemen Selandia Baru untuk bergabung dengannya dalam melarang senjata otomatis bergaya militer. Ardern juga telah menjadi kritikus vokal terhadap perusahaan media sosial dan peran yang mereka mainkan dalam meradikalisasi pengguna layanan mereka.
"Waktunya telah tiba bagi perusahaan media sosial dan penyedia online lainnya untuk mengenali kekuatan mereka dan bertindak berdasarkan itu," katanya pada pekan lalu saat menyampaikan pidato pembukaan di Universitas Harvard.
Penembak Christchurch menjadi radikal secara online dan menyiarkan langsung amukannya, seperti yang dilakukan seorang penembak rasis di AS pada 14 Mei, ketika dia menembak dan membunuh 10 orang kulit hitam di supermarket Buffalo, New York.
Biden sejak itu bergabung dengan gerakan yang disebut "Call to Action Christchurch" yang diluncurkan Ardern dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2019, dalam upaya untuk membuat perusahaan teknologi membersihkan konten ekstremis kekerasan di platform mereka.
Pendahulu Biden, Trump, menolak untuk bergabung upaya tersebut. Biden telah berjanji untuk mengambil tindakan, tetapi AS belum meloloskan pengendalian senjata federal yang besar sejak 2012, ketika seorang penembak di Sekolah Dasar Sandy Hook di Connecticut menewaskan 26 orang, 20 di antaranya adalah anak-anak kecil berusia antara enam dan tujuh tahun.
Ardern menyampaikan belasungkawa yang tulus dan mengatakan dia siap untuk berbagi apa pun untuk membantu, tetapi dia mencatat bahwa AS dan Selandia Baru memiliki sistem politik yang "sangat berbeda".
Jacinda Ardern adalah pemimpin Selandia Baru pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak Barack Obama menyambut Sir John Key pada 2014. ha/pkp (AP, Reuters)
Berita Terkait
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia
-
Persis Solo Imbang Lagi dan Makin Terbenam, Milomir Seslija Salahkan Hal Ini
-
Apakah Boleh Bawa Sepeda di MRT? Ini 6 Rekomendasi Sepeda Stylish yang Lolos Masuk Gerbong
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Profil Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM yang Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran 'Rezim Bodoh'
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Kapolri Buka Suara soal Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar oleh Anggota Brimob di Maluku Tenggara
-
Tragedi Gajah Riau: Tiada Tahun Tanpa Kematian, Gading Hilang dan Kepala Dipotong Pemburu
-
Ketua Komisi III DPR Pastikan Kawal Kasus Kematian Anak 12 Tahun usai Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI
-
BGN Tegaskan Tak Ada Pembagian MBG Saat Sahur, Ini Jadwalnya Selama Ramadan
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia