Suara.com - Aksi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang kerap mengunjungi sejumlah partai politik baru-baru ini mendapat sorotan. Pengamat menilai hal tersebut tidak lazim.
Melansir Wartaekonomi.co.id --- jaringan Suara.com, pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga menyoroti aksi Erick Thohir yang belakangan ini dinilai rajin bersafari ke beberapa petinggi partai politik.
Mereka di antaranya adalah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Erick diketahui mengunjungi dua petinggi parpol itu dalam waktu sepekan.
Jamiluddin menilai bahwa kunjungan Erick ke sejumlah petinggi partai politik tersebut bisa menimbulkan spekulasi. Menurutnya, tidak lazim bagi seorang menteri BUMN untuk mengunjungi partai politik karena tugasnya tidak berkaitan dengan parpol.
"Sebab, tidak lazim menteri BUMN mengunjungi partai politik mengingat tugas dan fungsinya (tupoksi) tidak berkaitan langsung dengan parpol," ujar Jamiluddin, Selasa (7/6/2022).
Oleh karena itu, Jamiluddin menilai wajar jika kunjungan Erick ke petinggi partai politik kerap dinilai syarat politis. Apalagi, saat ini banyak parpol sudah mulai membicarakan mengenai Pilpres 2024.
"Nuansa politis terasa kental mengingat kunjungan tersebut dilakukan di saat parpol mulai membicarakan capres," tambahnya.
Jamiluddin menduga Erick kemungkinan bisa menjajaki peluangnya untuk ikut pada kontestasi Pilpres 2024.
"Peluang ke arah lebih besar mengingat, beberapa waktu sebelumnya banyak relawan yang menyuarakan Erick menjadi capres," ujar Jamiluddin.
Baca Juga: Kosongnya Kursi Petahana, CSIS Prediksi Membuat Pilpres 2024 Bakal Lebih Sengit
Selain itu, akademisi dari Universitas Esa Unggul juga menyoroti kunjungan Erick ke pesantren yang dinilai sebagai persiapan menuju kontestasi Pilpres 2024.
"Jadi, Erick Thohir kemungkinan menjajaki parpol untuk menjadi perahunya dalam pilpres," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kosongnya Kursi Petahana, CSIS Prediksi Membuat Pilpres 2024 Bakal Lebih Sengit
-
Massa Deklarasi Dukung Anies Ngaku FPI Dibayar Rp150 Ribu, Refly Harun: Ini Jelas Fitnah!
-
Erick Thohir Laporkan Laba Bersih BUMN 2021 Capai Rp 126 Triliun di 2021
-
Dinilai Mampu Memberikan Lapangan Pekerjaan untuk Generasi Z, Prabwo Subianto Unggul di Survei SPIN
-
Pemerintah Bakal Naikan Tarif Listrik, Erick Thohir: Bukan Eranya Lagi Kita Mensubsidi Rakyat yang Mampu
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah