Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan mengenai awal mula harga tiket masuk Candi Borobudur bisa ditentukan seharga Rp 750 ribu.
Berdasarkan keterangan Luhut, angka itu tidak muncul begitu saja. Penentuan tarif masuk Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu itu ditentukan dari studi yang mendalam bersama UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
"Jadi mengenai Borobudur, kita bikin studi komprehensif dengan UNESCO di situ, dan angka itu keluar," ujar Luhut dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Namun, tiket seharga Rp 750 ribu itu langsung memicu kontroversi karena dinilai terlalu mahal. Akibatnya, Luhut memutuskan untuk menunda terlebih dahulu penetapan harga masuk Candi Borobudur.
"Tapi karena ribut semua (soal harga naik Candi Borobudur Rp 750 ribu), kita tunda itu," jelas Luhut.
Luhut menjelaskan, Candi Borobudur telah mengalami pengurangan ketinggian dan kerusakan. Kondisi itu membuat pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung, hingga tidak lebih dari 1200 orang per hari, sebagaimana disarankan UNESCO.
Luhut juga menjelaskan mengenai pembukaan jalan tol yang akan melintasi wilayah Borobudur ke depan. Ia memperkirakan 26 juta pengguna jalan melewati tol tersebut, sehingga berpotensi mengunjungi Borobudur.
"Jadi dengan kita buka jalan tol sekarang, itu satu tahun akan masuk 26 juta orang, berapa juta bisa masuk ke Borobudur," terang Luhut.
Saat ini saja, homestay di wilayah sekitar Borobudur sudah kembali dipenuhi oleh wisatawan dengan pembukaan kembali pariwisata setelah penyebaran Covid-19 berkurang.
Baca Juga: Luhut Jawab Kritikan Dirinya Ikut Campur Urusan Tiket Masuk Candi Borobudur
Luhut pun menekankan bahwa penetapan tiket masuk Candi Borobudur sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan tersebut, sekaligus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan revitalisasi cagar budaya tersebut.
Adapun Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi juga memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan sektor pariwisata, sehingga Menko Luhut terlibat dalam penetapan harga tiket masuk candi Borobudur.
Selain terkait tata letak, pemerintah juga akan mengatasi persoalan sampah yang menumpuk di daerah Borobudur.
"Di Borobudur itu, saya pergi 35 meter sudah ada sampah di Borobudur. Dan itu sudah memberikan bau kepada Borobudur," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Luhut Jawab Kritikan Dirinya Ikut Campur Urusan Tiket Masuk Candi Borobudur
-
Luhut Rinci Alasan Tiket Naik Stupa Borobudur Rp 750 Ribu
-
Kasus Covid-19 di Indonesia Melejit Lagi, Menko Luhut: Virus Ini Tidak Bisa Dikendalikan
-
Sebut Kasus Covid-19 di RI Melejit Lagi, Luhut: Saya Cukup Khawatir
-
Luhut Bilang ke Jokowi: Status Endemi Covid-19 Tunggu Dua Bulan Lagi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini