Suara.com - Ratusan orang hadir dalam acara bertajuk "Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Presiden RI 2024-2029" di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/22). Ratusan orang itu menamai diri sebagai "Majelis Sang Presiden".
Majelis Sang Presiden mendukung Anies yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Hanya saja, acara itu ramai dibahas bukan karena dukungan kepada Anies, melainkan adanya atribut yang diduga bendera HTI.
Empat bendera berwarna hitam dan putih itu diletakkan berjejer dengan bendera Merah Putih di atas panggung. Keberadaan empat bendera itu sempat membuat acara terhenti karena ada panitia yang meminta bendera diturunkan.
Acara ini kemudian dilanjutkan setelah empat bendera diturunkan hingga pada akhirnya yang berkibar hanya bendera Merah Putih.
Meski acara sudah selesai, namun pembahasan masih berlangsung. Bahkan, pihak kepolisian kini memeriksa penyelenggara terkait keberadaan bendera diduga atribut HTI. Berikut ini fakta seputar atribut diduga bendera HTI muncul di deklarasi dukung Anies Capres 2024
1. Bisa merusak citra Anies Baswedan
Penurunan empat bendera itu sempat menimbulkan perdebatan. Ada peserta yang meminta empat bendera itu tetap di atas. Namun dua panitia tetap pada pendirian agar bendera itu diturunkan karena bisa menjatuhkan citra Anies Baswedan.
Pasalnya, bendera itu sangat identik dengan atribut HTI. Organisasi tersebut telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi terlarang, bersama FPI. Maka seluruh atributnya tak boleh dikibarkan lagi.
"Turunin itu bendera. Antum sayang Pak Anies enggak? Kalau sayang turunin itu bendera," kata salah satu panitia kepada seseorang yang mengaku sebagai peserta.
Baca Juga: Sebut Peserta Deklarasi Dukung Anies Presiden dari FPI Palsu, Novel Bamukmin: Pembusukan Opini
"Antum panitia bukan? kalau peserta udah diem," lanjut panitia tersebut kepada orang yang mempertanyakan penurunan bendera diduga atribut HTI.
2. Polisi Turun Tangan dan Menyita Bendera
Polres Metro Jakarta Setelan langsung turun tangan mengusut adanya upaya pengibaran bendera diduga atribut HTI. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyitaan empat bendera tersebut.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budhi Herdi Susianto memastikan pihaknya mendalami apa yang terjadi dalam acara tersebut. Saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksi.
Meski begitu, acara deklarasi dukungan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden 2024-2029 dipastikan telah mengantongi izin dari kepolisian.
3. LSM Damai Diperiksa
LSM Damai menjadi salah satu pihak yang diperiksa atas apa yang terjadi dalam deklarasi dukungan Anies sebagai capres 2024-2029. LSM Damai diperiksa atas keberadaan empat bendera diduga atribut HTI.
4. Ada yang Mengaku Eks Anggota HTI
Acara yang dihadiri 250 orang di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, ada nama Kartono yang merupakan eks narapidana terorisme. Selain itu, ada pihak lain yang mengaku sebagai eks anggota HTI dan eks anggota FPI.
Kartono merupakan eks napiter yang baru bebas pada 17 Agustus 2021 tahun lalu. Dia menjalani masa penahanan di Lapas Kelas 1 Tangerang sejak tahun 2018 silam.
Kartono mengatakan, ada sebanyak 20 eks narapidana terorisme yang hadir pada hari ini. Dia juga tidak menyangka akan bertemu pihak lain yang merupakan eks HTI dan eks FPI.
"Kalau saya pribadi, memang sebelumnya tidak menduga bakal ada kumpul dari eks napiter, eks FPI, atau HTI," ucap Kartono di lokasi, Rabu (8/6/2022).
Salah satu peserta yang mengaku eks anggota HTI bernama Zainal Abidin mengatakan acara ini terselenggara sebagai respons atas kinerja Anies Baswedan sebagai Gubenur DKI Jakarta.
"Kenapa kami mendukung Pak Anies Baswedan? Pertama dalam kinerja di DKI sudah menjawab aspirasi umat Islam," kata Zainal Abidin.
5. Saling Mengingatkan
Ketegangan yang sempat mewarnai acara tersebut disebut sebagai upaya untuk saling mengingatkan. Maka, salah satu peserta eks anggota FPI bernama Alif Akbar meminta hal tersebut tak perlu dibesar-besarkan.
"Jadi itu bukan suatu hal yang menurut saya suatu hal yang sifatnya dibesar-besarkan. Itu bentuk kecintaan kami untuk saling mengingatkan. Jadi seperti itu," kata Alif Akbar.
6. Pemprov DKI Jakarta Tak Terlibat
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Pemprov tak pernah terlibat dalam acara dukungan Anies sebagai Capres 2024-2029.
"Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung, kita harus independen mandiri dan netral. Namanya pemerintah pusat sampai daerah itu tidak berpolitik praktis," kata Ahmad Riza.
Kontributor : Lukman Hakim
Berita Terkait
-
Eks Jubir HTI Duga ada Kampanye Hitam Saat Acara Deklarasi Dukung Anies Calon Presiden
-
Fakta Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024: Dihadiri Ulama hingga Muncul Atribut Mirip Bendera HTI
-
Muncul Petisi Ganti Nama JIS Jadi Stadion MH Thamrin, Gerindra Minta Anies Segera Tanggapi
-
Eks Anggota HTI dan FPI Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Sekjen NasDem: Masyarakat Punya Hak untuk Deklarasi
-
Anies Baswedan Didukung Eks Anggota FPI dan HTI Jadi Capres, Sekjen NasDem: Masyarakat Berhak Lakukan Deklarasi
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS