Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Wasekjen PDIP) Arif Wibowo enggan mempersoalkan adanya kabar reshuffle kabinet yang akan mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Apalagi, santer dikabarkan jika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendapat jatah satu kursi menteri.
"Baik-baik saja (jika Zulkifli Hasan ditunjuk jadi menteri) itu kewenangan presiden, prerogratif presiden. Ya presiden mau ambil siapa aja boleh, itu kewenangan presiden," katanya saat ditemui di Kawasan Jakarta Barat pada Selasa (14/6/2022).
Ia mengatakan, memang setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan perombakan kabinet pasti akan melakukan komunikasi ke partai politik.
Sejauh ini, Arif mengemukakan belum ada komunikasi yang dilakukan kepada PDIP. Ia mengklaim, selama ini menteri-menteri dari PDIP tidak ada yang bermasalah.
"Saya kira tergantung presiden mengkomunikasikannya. Tetapi bagi PDIP, kami sedang tidak ada masalah baik-baik saja kami semua PDIP ora opo-opo," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo mengatakan, bahwa di internal partainya sudah mendengar kabar jika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan mendapat jatah kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.
Pernyataan itu disampaikan Drajad di tengah isu Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu 15 Juni 2022 esok.
"Sudah (didengar di internal PAN Zulkifli Hasan akan dapat jatah kursi menteri)," kata Drajad ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: Hampir Pasti Dapat Jatah Menteri, PAN Sudah Siapkan Kader Perkuat Kabinet Jokowi - Amin
Kendati begitu, Drajad belum mengetahui informasi lebih lanjut soal kabar tersebut. Termasuk benar atau tidaknya Zulkifli Hasan yang akan ditunjuk menjadi pembantu presiden.
Ia hanya menegaskan, dirinya juga belum mengetahui terkait dengan kabar kapan perombakan kabinet akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Saya tidak tahu benar tidaknya. Yang jelas sahabat saya itu belum bicara soal reshuffle," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan, selama Juni 2022 ini belum berpikir melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Ia menegaskannya, lantaran berkembang isu bakal ada perombakan kabinet pemerintahan pada Rabu 15 Juni 2022 pekan depan.
"Belum, belum (reshuffle)," kata Jokowi usai meresmikan Masjid At Taufiq di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu