Suara.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengaku khawatir dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan, masyarakat adat ada trauma tersendiri ketika berhadapan dengan aparat karena selama ini selalu berhadapan dengan aparat TNI-Polri ketika terjadi sengketa tanah di wilayah adat.
"Sebagai sosok tentara tentu saja kami khawatir karena selama ini kalau ada massalah perampasan wilayah adat, biasanya pendekatan militeristik apalagi kalau melibatkan oknum militer, track recordnya buruk untuk masyarakat adat," kata Rukka saat dihubungi Suara.com, Kamis (16/6/2022).
Dia berharap Hadi Tjahjanto mampu membawa aparat yang lebih bersifat humanis ketika menyelesaikan sengketa tanah dengan masyarakat.
"Militer ini kan ahli strategi, mestinya dengan pengalaman beliau bisa menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah pertanahan di wilayah adat, khususnya terkait perampasan wilayah adat," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Jokowi juga melantikan Ketua Umum Partau Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.
Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.
Baca Juga: Jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Janji Bakal Sering Turun ke Lapangan
Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Ketiganya dilantik melalui Keputusan Presiden nomor 24M Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Berita Terkait
-
Jadi Wamen ATR/BPN, Raja Juli Janji Akan Selesaikan Konflik Agraria
-
2 Menteri Baru Tak Sesuai Latar Belakang Pengalaman, Pengamat: Itu Style Jokowi
-
Sofyan Djalil Sebut Mafia Tanah Bakal Mikir Tujuh Kali Setelah Hadi Tjahjanto Jabat Kepala BPN
-
Menteri ATR Hadi Tjahjanto Janji Prioritaskan Pembebasan Lahan untuk IKN
-
Jadi Menteri ATR, Hadi Tjahjanto Diharapkan Bisa Berantas Mafia Tanah
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO