Suara.com - Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) kemarin cenderung transaksional.
Pernyataan itu disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Dia menyebut masuknya menteri baru kebanyakan dari partai politik.
"Terlihat transaksional, ada bargaining politik misalnya saja Mendag adalah Ketum Parpol, atau Wamendagri ternyata politisi PDI Perjuangan, sudah jelas ini politis," ujar Herry kepada Suara.com, Kamis (16/6/2022).
Ditambah lagi kata Herry, posisi Wamenaker diisi oleh politisi Partai Bulan Bintang (PBB).
"Wamenaker ini sejak dulu cenderung kontraproduktif malah diisi oleh politisi, pasti hasilnya bisa ditebak," kata Herry.
Tak hanya itu, Herry juga menyayangkan kabinet Jokowi saat ini telah jauh dari nilai-nilai profesionalisme dan independensi.
"Kabinet Jokowi hasil resuffle telah bergeser pada praktik transaksi politik ketimbang menempatkan figur yang tepat pada tempat yang benar," kata dia.
Kendati demikian, Herry mendorong figur yang baru terpilih masuk di jajaran kabinet Jokowi fokus pada perbaikan kinerja serta memberikan manfaat kepada kesejahteraan rakyat.
"Yang paling utama adalah mereka yang terpilih benar-benar fokus pada perbaikan kinerja Pemerintahan khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Herry.
Lebih lanjut, Herry menilai resuffle kabinet kali ini lazim terjadi dan dianggap biasa saja dalam sistem demokrasi.
"Semuanya itu hak prerogratif Presiden, kapan dan siapa pun itu adalah kepentingan penguasa," katanya.
Dilantik Jokowi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Pedagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.
Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Berita Terkait
-
Dikunjungi Presiden Jerman, Jokowi: Steinmeier Bukan Orang Baru Bagi Saya
-
Diisukan Dekat dengan Kaesang, Erina Gudono Ternyata Pernah Liburan ke Bali Bareng Keluarga Presiden Jokowi
-
BEM UI Ungkap RKUHP Kekang Kebebasan Berpendapat, Demo Harus Izin Polisi Dulu
-
70 Tahun Hubungan Bilateral, Jokowi dan Presiden Republik Federal Jerman Lanjut Bahas Kerja Sama
-
Presiden Jokowi dan Presiden Republik Federal Jerman Terlihat Tak Gunakan Masker saat Bertemu, Menkes Buka Suara
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
Terkini
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana
-
Terungkap Motif Teror Bom 10 SMA Depok, Pelaku Kecewa Lamaran Ditolak Calon Mertua
-
Heboh 'Dilantik' di Kemenhan, Terungkap Jabatan Asli Ayu Aulia: Ini Faktanya
-
PP Dinilai Sebagai Dukungan Strategis Atas Perpol 10/2025: Bukan Sekedar Fomalitas Administratif
-
Sikapi Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Legislator DPR: Tekankan Pendekatan Sosial dan Kemanusiaan
-
Geng Motor Teror Warga Siskamling di Pulogadung: Siram Air Keras, Aspal Sampai Berasap
-
Sakit Hati Lamaran Ditolak, Mahasiswa IT Peneror Bom 10 Sekolah di Depok Pakai Nama Mantan Diciduk
-
UMP 2026 Dinilai Tak Layak, Pemprov DKI Susun Strategi Redam Gejolak Buruh
-
KPK Hentikan Kasus Korupsi Nikel Rp2,7 T Konawe Utara, Padahal Sudah Ada Tersangka
-
Ketika Guru Ikut Menertawakan Disabilitas: Apa yang Salah dalam Pendidikan Kita?