Suara.com - Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) kemarin cenderung transaksional.
Pernyataan itu disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Dia menyebut masuknya menteri baru kebanyakan dari partai politik.
"Terlihat transaksional, ada bargaining politik misalnya saja Mendag adalah Ketum Parpol, atau Wamendagri ternyata politisi PDI Perjuangan, sudah jelas ini politis," ujar Herry kepada Suara.com, Kamis (16/6/2022).
Ditambah lagi kata Herry, posisi Wamenaker diisi oleh politisi Partai Bulan Bintang (PBB).
"Wamenaker ini sejak dulu cenderung kontraproduktif malah diisi oleh politisi, pasti hasilnya bisa ditebak," kata Herry.
Tak hanya itu, Herry juga menyayangkan kabinet Jokowi saat ini telah jauh dari nilai-nilai profesionalisme dan independensi.
"Kabinet Jokowi hasil resuffle telah bergeser pada praktik transaksi politik ketimbang menempatkan figur yang tepat pada tempat yang benar," kata dia.
Kendati demikian, Herry mendorong figur yang baru terpilih masuk di jajaran kabinet Jokowi fokus pada perbaikan kinerja serta memberikan manfaat kepada kesejahteraan rakyat.
"Yang paling utama adalah mereka yang terpilih benar-benar fokus pada perbaikan kinerja Pemerintahan khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Herry.
Lebih lanjut, Herry menilai resuffle kabinet kali ini lazim terjadi dan dianggap biasa saja dalam sistem demokrasi.
"Semuanya itu hak prerogratif Presiden, kapan dan siapa pun itu adalah kepentingan penguasa," katanya.
Dilantik Jokowi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Pedagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.
Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
Berita Terkait
-
Dikunjungi Presiden Jerman, Jokowi: Steinmeier Bukan Orang Baru Bagi Saya
-
Diisukan Dekat dengan Kaesang, Erina Gudono Ternyata Pernah Liburan ke Bali Bareng Keluarga Presiden Jokowi
-
BEM UI Ungkap RKUHP Kekang Kebebasan Berpendapat, Demo Harus Izin Polisi Dulu
-
70 Tahun Hubungan Bilateral, Jokowi dan Presiden Republik Federal Jerman Lanjut Bahas Kerja Sama
-
Presiden Jokowi dan Presiden Republik Federal Jerman Terlihat Tak Gunakan Masker saat Bertemu, Menkes Buka Suara
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
GeoDipa Dorong Budaya Transformasi Berkelanjutan: Perubahan Harus Dimulai dari Mindset
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik