Suara.com - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Jumat ini mengatakan dia akan menghadiri pertemuan "penting" aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Madrid pada akhir Juni.
"Saya akan menghadiri pertemuan NATO sebagai prioritas ... untuk mendukung rakyat Ukraina melawan perilaku ilegal preman Rusia ini," kata dia.
Pertemuan itu diadakan ketika aliansi yang dipimpin Amerika Serikat itu berupaya memperkuat hubungannya menyusul perang Rusia di Ukraina.
Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar dalam dukungan negara-negara Barat kepada Ukraina.
Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan serta melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia.
Pada pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung pada 29-30 Juni itu, para pemimpin NATO akan membahas reformasi jangka panjang aliansi tersebut meskipun tetap ada perbedaan mengenai jumlah dan lokasi tentara.
Menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus", NATO telah meningkatkan kehadirannya di wilayah negara-negara Baltik.
Albanese, yang menjabat sebagai PM Australia kurang dari sebulan, menolak untuk mengonfirmasi laporan bahwa dia telah menerima undangan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk mengunjungi Kiev.
Sebuah laporan di surat kabar Sydney Morning Herald menyebutkan bahwa Zelenskyy telah memasukkan undangan ke dalam sebuah surat ucapan selamat kepada Albanese atas kemenangannya dalam pemilihan perdana menteri Australia.
Baca Juga: Rusia di Atas Angin, NATO Gelar Rapat Bahas Tambahan Pasokan Senjata ke Ukraina
Pada Kamis (16/6), Rusia melarang 121 warga Australia memasuki negara itu dan menuduh mereka menjadi bagian dari sebuah "agenda Russofobia" (ketakutan terhadap Rusia).
Australia telah menjatuhkan sanksi kepada ratusan individu dan entitas Rusia, termasuk sebagian besar sektor perbankannya dan semua badan yang bertanggung jawab atas utang negara tersebut.
Sumber: Reuters/Antara
Berita Terkait
-
Eropa Tegang! Vladimir Putin Ancam Bombardir Dua Negara NATO
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Sering Terjadi Penembakan, Australia Godok Aturan Jaga Ketat Perayaan Orang Yahudi
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!