Suara.com - Koalisi yang pertamakali terbentuk menjelang pemilu 2024 yaitu Koalisi Indonesia Baru yang terdiri Partai Golkar, PAN, dan PPP. Gabungan tiga partai ini sudah mendapatkan tiket untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden: 23 persen suara.
PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang sudah memiliki tiket maju ke pemilu presiden saat ini juga sedang mematangkan langkah mereka.
Demikian juga dengan Gerindra, partai kedua terbanyak perolehan suaranya pada pemilu legislatif 2019. Beberapa waktu yang lalu pemimpin Gerindra dan PKB bertemu dan menurut sejumlah analis politik, pertemuan itu merupakan respons pembentukan KIB.
PKB dan PKS juga sedang menjajaki kemungkinan koalisi yang diberi nama Koalisi Semut Merah. Jika dua partai ini berkoalisi, belum bisa mendapatkan tiket ke pemilu presiden (butuh minimal 20 persen suara atau 25 persen kursi di DPR), maka Koalisi Semut Merah masih memerlukan tambahan satu partai lagi.
Bagaimana dengan Partai Demokrat, partai yang pernah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden dua periode?
Partai ini juga belum memutuskan. Mereka sedang menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai lain. Mereka berkomunikasi dengan PKB dan PKS, kemudian Partai Gerindra dan Partai Nasional Demokrat serta Koalisi Indonesia Baru.
Tapi agenda pertama mereka yaitu "menuntaskan pertemuan tiga sekjen yaitu PKS, Demokrat, PKB."
"Agenda kedua memperluasnya dengan partai-partai lain termasuk dengan Gerindra dan Nasdem misalnya. Bahkan terbuka buat KIB yang beberapa pimpinan partainya sudah menjalin komunikasi dan terbangun kesepahaman," kata Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Senin (20/6/2022).
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan komunikasi dengan PKS dan PKB semakin intens.
Baca Juga: Respon NasDem Lihat Cak Imin dan Prabowo Subianto Salaman Jelang Pemilu 2024
Dia menyebut Partai Demokrat memiliki kesamaan platform dengan PKB dan PKS, hal itu terlihat dari visi dan cara pandang partai dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat.
"Apalagi PD-PKS-PKB pernah sama-sama dalam pemerintahan pada periode 2004-2014," kata Herzaky.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menganalogikan penjajakan koalisi antara PKB, PKS, dan Demokrat baru sebatas pacaran.
"Ini kan baru komunikasi ya, pacaran," kata Jazilul di gedung DPR, Jumat (17/6/2022).
PKB tidak ingin terburu-buru mendeklarasikan pembentukan koalisi baru karena peta politik sekarang masih bersifat cair.
"Soal deklarasi, soal pengumuman itu kan soal teknis aja, nggak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi nyari hari yang baik, nyari yang cuacanya terang, ya nggak mendung-mendung begini," kata Jazilul.
Berita Terkait
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Tamparan Keras untuk Kandang Banteng Jateng, Megawati: Jangan Memalukan Saya Lagi
-
Puan Ultimatum Kader PDIP Bali: Kekalahan 2024 Dievaluasi, Anggaran Pemerintah Wajib Diawasi
-
Penuh Tantangan, Ketua KPU Beberkan Dinamika Pemilu 2024 hingga Polemik Pengadaan Private Jet
-
Jet Pribadi dan Apartemen Mewah KPU: Afif Akhirnya Buka Suara!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu