Suara.com - Ketua Komisi IV DPR Sudin lagi-lagi menyemprot jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai hanya sibuk mengurus sejumlah proyek, tetapi nasib para petani hingga penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak diurus.
Menurut Sudin, Kementan dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan pasokan ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup. Namun faktanya harga-harga kebutuhan pokok menjulang tinggi.
"Berbagai persoalan sektor pertanian seperti wabah PMK, layanan pupuk, kelangkaan cabe, bawang merah menunjukkan lemahnya kinerja pelayanan utama Kementerian Pertanian. Eselon I sudah jelas mengurus proyek-proyek, bukannya mengurus petaninya," kata Sudin saat rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2022).
Sudin pun menyindir petinggi Kementan yang hanya bisa wara-wari ke sejumlah daerah tetapi hasil yang didapat tidak ada.
"Saya katakan saya kecewa kalau melihat gerombolan-gerombolan itu ke sana ke sini kapan kerjanya. Semua masalah pokok tidak muncul karena semua pelayanan wajib tidak hadir di lapangan, pengawasan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga PMK mewabah dengan cepat," katanya.
Tak hanya itu, politisi Partai PDIP ini juga menilai bahwa jajaran Kementan juga kalau tidak fokus dalam penanganan PMK, semisal soal vaksin PMK.
"Saya ingin bertanya nih sama PKH, vaksin (PMK) yang sudah masuk berapa?," tanya Sudin.
Kementan sudah memesan tiga juta dosis vaksin PMK dari Prancis dan baru tiba 800 ribu dosis untuk tahap pertama. Sementara 2,2 juta sisanya sedang dalam proses sembari menunggu ketersediaan anggaran. Kementan juga menyebut, 3 juta dosis vaksin tersebut sebagai vaksin darurat, ke depannya vaksin akan diproduksi di dalam negeri.
Namun, Sudin menilai Indonesia belum siap memproduksi vaksin PMK untuk seluruh populasi ternak ruminansia di Indonesia. Dia mengatakan, hasil kunjungan kerjanya ke Pusat Veteriner Fatma Kementan di Jawa Timur mengungkap hanya bisa memproduksi 1 juta vaksin PMK dalam setahun.
Baca Juga: Putus Penyebaran Wabah, Pemkab Mojokerto Meluncurkan 9.300 Dosis Vaksin PMK
Hal tersebut, kata Sudin, tidak akan memadai dengan kebutuhan menyuntik hewan ternak sebanyak tiga dosis untuk 18 juta populasi sapi di Indonesia.
Sudin juga menginginkan agar dana sebanyak Rp4,4 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah untuk penanganan wabah PMK harus dirinci terlebih dahulu terkait rencana kerjanya.
"Karena apa, Kementerian Pertanian menganggap 'Ahh PMK masalah gak serius lah, yang mati gak sampe 1 persen' ya kita lihat aja nanti," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Terima Hotman Paris dan Keluarga ABK Sea Dragon, Ketua Komisi III Singgung Rasa Keadilan Masyarakat
-
KPK akan Periksa Eks Menhub Budi Karya Pekan Depan Terkait Kasus DJKA
-
Dilarang di Jakarta, Viral di Jombang: Kenapa SOTR Jadi Polemik Tiap Ramadan?
-
Presiden RI Prabowo Subianto Tiba di Yordania, Disambut Jet Tempur F-16 dan Putra Mahkota Kerajaan
-
Pemerintah AS Investigasi Kesepakatan Indonesia Terkait Tarif Baru 15 Persen
-
Geger di Haji Nawi! Jasad Bayi Usia Sehari Dibuang di Tong Sampah, Dibungkus Tas Kertas
-
Marak Kasus Kekerasan, Aparat Akan Diberi Pelatihan Hak Asasi Manusia Agar Lebih Humanis
-
Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim Sepakat Minimarket Modern Ditutup dan Kopdes Dikuatkan
-
Ngeri! Bahas Fungsi Helm, 6 Fakta Petugas Damkar Khairul Umam Diancam Tak Selamat Sampai Lebaran
-
PDIP Kritik RI Gabung Board of Peace Tanpa Persetujuan DPR, Singgung Biaya 8.000 Pasukan