Suara.com - Ketua Komisi IV DPR Sudin lagi-lagi menyemprot jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang dinilai hanya sibuk mengurus sejumlah proyek, tetapi nasib para petani hingga penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak diurus.
Menurut Sudin, Kementan dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan pasokan ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup. Namun faktanya harga-harga kebutuhan pokok menjulang tinggi.
"Berbagai persoalan sektor pertanian seperti wabah PMK, layanan pupuk, kelangkaan cabe, bawang merah menunjukkan lemahnya kinerja pelayanan utama Kementerian Pertanian. Eselon I sudah jelas mengurus proyek-proyek, bukannya mengurus petaninya," kata Sudin saat rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2022).
Sudin pun menyindir petinggi Kementan yang hanya bisa wara-wari ke sejumlah daerah tetapi hasil yang didapat tidak ada.
"Saya katakan saya kecewa kalau melihat gerombolan-gerombolan itu ke sana ke sini kapan kerjanya. Semua masalah pokok tidak muncul karena semua pelayanan wajib tidak hadir di lapangan, pengawasan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga PMK mewabah dengan cepat," katanya.
Tak hanya itu, politisi Partai PDIP ini juga menilai bahwa jajaran Kementan juga kalau tidak fokus dalam penanganan PMK, semisal soal vaksin PMK.
"Saya ingin bertanya nih sama PKH, vaksin (PMK) yang sudah masuk berapa?," tanya Sudin.
Kementan sudah memesan tiga juta dosis vaksin PMK dari Prancis dan baru tiba 800 ribu dosis untuk tahap pertama. Sementara 2,2 juta sisanya sedang dalam proses sembari menunggu ketersediaan anggaran. Kementan juga menyebut, 3 juta dosis vaksin tersebut sebagai vaksin darurat, ke depannya vaksin akan diproduksi di dalam negeri.
Namun, Sudin menilai Indonesia belum siap memproduksi vaksin PMK untuk seluruh populasi ternak ruminansia di Indonesia. Dia mengatakan, hasil kunjungan kerjanya ke Pusat Veteriner Fatma Kementan di Jawa Timur mengungkap hanya bisa memproduksi 1 juta vaksin PMK dalam setahun.
Baca Juga: Putus Penyebaran Wabah, Pemkab Mojokerto Meluncurkan 9.300 Dosis Vaksin PMK
Hal tersebut, kata Sudin, tidak akan memadai dengan kebutuhan menyuntik hewan ternak sebanyak tiga dosis untuk 18 juta populasi sapi di Indonesia.
Sudin juga menginginkan agar dana sebanyak Rp4,4 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah untuk penanganan wabah PMK harus dirinci terlebih dahulu terkait rencana kerjanya.
"Karena apa, Kementerian Pertanian menganggap 'Ahh PMK masalah gak serius lah, yang mati gak sampe 1 persen' ya kita lihat aja nanti," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional