Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan bahwasanya kajian ganja untuk pengobatan atau medis jangan disalahartikan untuk kesenangan atau rekreasi.
Pernyataan tersebut ditegaskan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Ia mengemukakan, melakukan relaksasi ganja untuk medis hanya cukup mengubah pasal 8 ayat 1 dalam Undang-undang (UU) Narkotika.
"Nah, sebetulnya kalau diperlukan dalam UU Narkotika itu relaksasinya dalam bentuk perubahan dari pasal 8 ayat 1 UU Narkotika, sekarang UU 35 tahun 2009," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022).
Arsul menyampaikan, dalam pasal 8 ayat 1 UU Narkotika ganja kekinian masih masuk dalam kategori golongan 1 daftar narkotika berbahaya dan dilarang untuk penggunaan medis. Ia mengatakan, memang DPR dalam melakukan kajian ganja untuk medis perlu melibatkan para ahli kesehatan.
"Maka kami harus melakukan kajian, kajiannya tentu dengan mendengarkan melibatkan para ahli kesehatan, dokter, orang-orang yang farmakolog," tuturnya.
Jika nantinya DPR sudah melakukan kesepakatan melakukan revisi UU Narkotika dan para ahli kesehatan juga sudah memberikan lampu hijau, Arsul mengemukakan, maka penggunaan ganja untuk medis harus dilakukan secara ketat.
"Maka yang diperlukan perubahan seperti ini, bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundangan," tuturnya.
"Artinya kita melakukan sedikit pergeseran relaksasi politik hukum kita yang terkait dengan ganja," sambungnya.
Wakil Ketua MPR ini juga menegaskan, jika aturan sudah siap maka tidak boleh ada pelebaran makna ganja digunakan untuk kesenangan. Ganja ditegaskan hanya untuk kepentingan medis.
Baca Juga: Selain Bahas KTT G20, Lawatan Jokowi ke Tiongkok Juga Bahas Ini
"Tetapi yang harus juga dipegangkan adalah bahwa ini tidak boleh membuka ganja untuk kesenangan untuk leisure. Jadi tidak ada cerita tentang Cannabis for leisure. Tidak ada itu. Ini semata-mata demi untuk medis dan itu pun ada syarat-syarat yang ketat supaya tidak ada penyalahgunaan nantinya," tegasnya.
Viral
Sebelumnya, seorang ibu yang menginginkan minyak CBD (Cannabidiol) untuk mengobati anaknya yang mengidap cerebral palsy pada bagian otak telah menjadi simbol perjuangan untuk melegalkan ganja untuk keperluan medis.
Foto Santi Warastuti memegang papan bertuliskan 'Tolong, anakku butuh ganja medis' saat acara car free day di Bundaran HI, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu menjadi viral. Santi tampak berdiri di samping putrinya, Pika, yang duduk di kursi roda.
Perempuan tersebut menyeru supaya Mahkamah Konstitusi segera memberikan putusan dalam upaya uji materi UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilayangkan olehnya serta sejumlah orang tua pasien cerebral palsy dan lembaga swadaya masyarakat.
Uji materi yang diajukan pada November 2020 itu bertujuan supaya Narkotika Golongan I, termasuk ganja, dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pelayanan kesehatan atau terapi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa