Di Broome, hanya 11.500 ekor yang diekspor pada Juni, turun dari 25.000 pada periode yang sama tahun lalu.
Indikator lain terjadinya perlambatan ekspor, Indikator Harga Ekspor Ternak dari Meat and Livestock Australia (MLA) tidak lagi diperbarui.
"Karena aktivitas perdagangan yang berkurang secara signifikan, Indikator Harga Ekspor Ternak sekarang hanya melaporkan secara ad-hoc sampai volume sapi bakalan Indonesia pulih kembali," kata MLA dalam sebuah pernyataan.
MLA memperkirakan ekspor ternak sapi Australia akan turun secara signifikan tahun ini sebesar 33 persen dari 772.000 menjadi 500.000 ekor.
Dick Slaney mengatakan perlambatan ekspor sapi dari Australia akan memiliki dampak susulan di Indonesia.
Dia berharap peluncuran vaksin PMK akan berhasil dan menstabilkan situasi.
Diserap oleh rumah potong hewan
Satu-satunya rumah potong hewan skala besar di wilayah utara Australia Barat kini telah dibuka kembali setelah ditutup 18 bulan, dan menyerap stok ternak yang biasanya ditujukan untuk ekspor.
Menurut David Larkin, rirut Yeeda Pastoral Company yang mengelola rumah potong hewan, pihaknya sedang memperluas kapasitas pemrosesan harian dari 200 menjadi 300 ekor sapi.
"Pada akhirnya perlambatan ekspor ternak akan memungkinkan lebih banyak sapi yang diproses secara lokal," katanya.
Baca Juga: Harga Ekspor Sapi Australia Naik, Harga Daging di Indonesia Ikut Naik?
"Kami sekarang mendapatkan ternak dari wilayah utara Australia Barat dan Northern Territory," jelasnya.
David menjelaskan ketika perdagangan ekspor ternak ke Indonesia tiba-tiba dilarang pada tahun 2011, wilayah utara Australia Barat belum memiliki rumah potong hewan.
Dia menilai industri ini telah jauh lebih baik pada tahun 2022.
"Tahun depan kami rencanakan menyerap lebih dari 80.000 ekor sapi. Kami juga akan memperbanyak jenis ternak selain sapi," ujarnya.
Sementara itu, sebuah rumah potong hewan di Batchelor, Northern Territory, akan kembali beroperasi pada 4 Juli setelah tutup lebih dari enam bulan.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.
Berita Terkait
-
Prahara Klub Kevin Diks: Jalan Borussia Milik Roland Virkus Dipertanyakan
-
Suzuki Meluncurkan New XL7 Hybrid Alpha Kuro: SUV Tangguh dengan Tampilan Lebih Elegan
-
Azizah Salsha Ogah Damai usai Mediasi 3 Jam, Bigmo dan Resbob Siap-Siap Masuk Sel
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Kakorlantas Sudah Tak Pakai Strobo, Pejabat Lain Kapan?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'