Suara.com - Menjelang perayaan ulang tahun Bhayangkara ke 76 tahun, Jumat (1/7/2022) besok, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkap indikasi Polri menjadi pelayan investor atau yang mereka sebut 'Romantisme Kepolisian dengan Investor.'
Temuan itu berdasarkan pemantauan KontraS sepanjang Juli 2021-Juni 2022.
"Kami juga mengindikasikan adanya satu pola baru, yakni polisi sedang mengonstruksi romantisme bersama dengan investor, atau misalnya kita bisa bilang polisi juga sebagai pelayan dari investor,” kata Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rozy Brilian saat konferensi pers di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2022).
Dijelaskan kemunculan itu berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta Kapolri memerintahkan Kapolda mengamankan investasi, jika tidak terancam dicopot.
"Terlihat dalam konteks instruksi presiden dan instruksi Kapolri yang akan mencopot Kapolda ketika tidak berhasil mengamankan investasi," kata Rozy.
Di samping itu, diperkuat juga dengan disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
"Jika ditelisik lebih dalam, terdapat kurang lebih 211 proyek yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum selesai masa jabatannya. Kondisi pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat tidak terlepas dari watak developmentalis Presiden Joko Widodo dan hasrat besarnya untuk membuka keran investasi dalam skala besar tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan hadir," kata Rozy.
Akibat sejumlah rangkaian itu berimplikasi terjadinya 45 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor lingkungan berdasarkan data pemantauan KontraS.
Tindakannya yang diduga dilakukan kepolisian di antaranya bentrokan, bisnis keamanan, kriminalisasi, intimidasi, penganiayaan, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, dan upaya kriminalisasi.
"Tindakan tersebut berimbas pada tercatatnya 285 korban atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian," ungkap Rozy.
Beberapa contoh kasus dari romantisme kepolisian dengan investor di antaranya, pengepungan aparat kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah pada 7 Februari 2022 lalu. Kemudian pada peristiwa viral seorang bos PT GK memerintahkan aparat kepolisian menangkap warga penolak tambang di Pulau Wawonii.
Berita Terkait
-
Dihadiahkan Kado Kritikan 'Persisi: Perbaikan Palsu Institusi Polisi' Jelang Ulang Tahun, Polri: Kami Terima!
-
Polisi Masih jadi Aktor Utama Penghalang Kebebasan Berekspresi, KontraS: Ini Jelas Sangat Berbahaya!
-
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Jadi Catatan KontraS Jelang HUT Bhayangkara, Upaya Kabur dari Tanggung Jawab
-
KontraS Temukan 36 Kasus Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi Hingga Mengakibatkan 37 Orang Tewas
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik