Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengatakan, pihaknya tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme.
“Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88,” ujar Aswin.
4. Dikritik Waketum MUI hedon dan materialistis
Wakil Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas ikut menanggapi perihal dugaan pengggelapan dana umat yang diduga dilakukan oleh lembaga ACT. Menurutnya, hal itu merupakan sikap yang tercela.
Dia menilai dugaan kasus penyelewengan dana umat ACT, telah mencoreng nama-nama lembaga penghimpun dana masyarakat.
Anwar juga sempat terkejut setelah mendengar besaran gaji yang diterima oleh para petinggi ACT, ia pun menyampaikan kekecewaan terkait sikap para petinggi ACT yang menurutnya sangat materialistis dan hedon.
"Saya benar-benar sangat terkejut mendengar dan membaca bagaimana besarnya gaji mereka dan adanya fasilitas-fasilitas lain yang saya rasa sangat berkelebihan," kata Anwar.
"Pokoknya saya sangat kecewa dengan sikap dan perilaku mereka yang menurut saya sangat materialistis dan hedonistis sekali itu," lanjutnya.
5. ACT meminta maaf pada masyarakat
Baca Juga: Difitnah Makan Dana ACT, Ini Jawaban Menohok Fauzi Baadila
Dalam jumpa persnya di Jakarta Selatan pada Senin (4/7/2022), Presiden ACT Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa kasus yang terjadi pada ACT benar adanya.
Ia juga menambahkan bahwa apa yang diberitakan Tempo benar namun sebagian ada yang tidak benar.
Namun ia tidak akan menutup mata atas segala permasalahan yang terjadi dan ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas semua yang terjadi.
"Kami mewakili lembaga sampaikan permohonan maaf ke masyarakat. Kami tidak menutup mata atas masalah yang terjadi," kata Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).
Sebagai informasi tambahan, dugaan adanya penyalahgunaan dana umat ini sebelumnya diungkap oleh majalah Tempo, saat Ahyudin menjabat sebagai petinggi ACT Majalah Temp mengungkapkan gaji yang diterima Ahyudin sebagai petinggi menerima gaji sebesar Rp250 juta.
Sedangkan dibawahnya seperti Senior Vice President digaji Rp200 juta perbulan, untuk posisi Vice President Rp80juta, sedangkan Direktur Eksekutif menerima gaji sebesar Rp50 juta perbulannya.
Tag
Berita Terkait
-
Difitnah Makan Dana ACT, Ini Jawaban Menohok Fauzi Baadila
-
Mahfud MD Pernah Promosikan Kegiatan ACT, Begini Ceritanya
-
Kasus ACT Berpotensi Terjadi Di Lembaga Serupa, Pemerintah-DPR Harus Gercep Perbarui UU Pengumpulan Uang Dan Barang
-
Pernah Endorse Kegiatan ACT, Ini Klarifikasi Mahfud MD
-
Fakta-fakta PPATK Temukan Kejanggalan dalam Aliran Dana ACT
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Praperadilan Ditolak, Ibunda Aktivis Delpedro Marhaen Histeris di Pengadilan
-
Detik-detik Bus Haryanto Terguling saat Hujan Deras di Tol Semarang-Batang, 3 Penumpang Tewas
-
Jadi Juaranya Hemat! ShopeePay 11.11 Tawarkan Gratis Admin dan Promo Transaksi Harian Menarik
-
Rebut Poster Pendukung Delpedro Cs, Kapolsek Pasar Minggu: Kami Jaga Muruah Persidangan!
-
Cak Imin Peringatkan: Kamboja Bukan Negara Aman untuk Pekerja Migran Indonesia
-
Menkeu Purbaya Jawab Kritik, Sebut Gaya 'Koboi' Perintah Langsung dari Presiden Prabowo
-
KPK Ungkap Alasan Penghentian Kasus Lahan RS Sumber Waras
-
Praperadilan Delpedro Ditolak, Pendukung Beri Kartu Merah ke Hakim: Bebaskan Kawan Kami!
-
Tangis Histeris Ibunda Pecah di Pengadilan Usai Praperadilan Delpedro Ditolak
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri', Pengacara Nadiem Bantah Atur Proyek Chromebook