Pada 2019, Pemerintah Kepulauan Solomon mengubah dukungannya dari Taiwan ke China. Makanya, Daniel membuat "Komunike Auki", yang melarang investasi yang didukung China di provinsi yang dipimpinnya.
Dia tetap mendukung dan mengakui kedaulatan Taiwan.
Dan masih ada alasan lain lagi.
Daniel mengatakan infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan Cina "tidak pernah bertahan lama". Mereka menggunakan "barang murah". Dia terus terang mengaku lebih suka perusahaan Jepang, Australia, atau Selandia Baru.
Pada 2019, analisis Lowy Institute menemukan "bukti bahwa jika dibiarkan, perusahaan negara China akan mengambil jalan pintas dan menaikkan harga. Jika dikelola dengan benar, mereka dapat memberikan infrastruktur berkualitas baik."
Lebih lanjut, sebagai "Provinsi Kristen" Daniel terang-terangan mengatakan "ateisme" orang China berarti mereka tidak bisa "berjalan bersama".
Begitu orang China masuk ke suatu tempat, katanya, negara-negara Pasifik tidak memiliki "kekuatan" atau "perlindungan" untuk "menjaga diri sendiri". Kemudian orang China akan "mengubah sistem" di tempat tersebut.
Tapi mungkin alasan yang lebih kuat, Daniel mengaku hanya membela kebanggaan rakyatnya - rakyat Malaita.
"Kami menjalankan sebuah demokrasi di Malaita, kami percaya pada prinsip demokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Australia Bantah Tudingan akan Menginvasi Kepulauan Solomon
"Mereka itu negara Komunis. Kami sangat mempertimbangkan keterlibatan Partai Komunis di sini," kata Daniel.
"Mereka tak boleh masuk ke sini, bagaimana pun caranya."
Berjalan-jalan di Pecinan
Kehadiran pengaruh China di Kepulauan Solomon bukanlah hal baru.
Toko-toko kelontong yang dikelola dan dimiliki oleh orang China telah ada di sana selama beberapa dekade. Bahkan ada yang beroperasi di Auki — fakta yang menurut Daniel bisa diterima saja karena kehadiran mereka "sebelum saya jadi pemimpin di sini".
Imigrasi China ke Kepulauan Solomon berlangsung sebelum Perang Dunia II dan beberapa pulau memiliki memiliki warisan China yang menonjol.
Bahkan ada lagu terkenal dalam budaya Kepulauan Solomon, "Walkabout Long Chinatown" — yang setara dengan "Waltzing Matilda" di Australia.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga