Suara.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi ikut hadir dalam rapat terbatas terkait penataan lahan bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Senin (11/7/2022). Edy mengakui kalau wilayah yang dipimpinnnya memiliki konflik lahan paling banyak di Indonesia ketimbang wilayah lain.
"Memang konflik lahan yang terbesar di Indonesia ini di Sumatera Utara," kata Edy.
Edy juga tidak menampik kalau konflik lahan di Sumut itu sudah terjadi dari puluhan tahun silam. Konflik lahan yang biasanya terjadi ketika warga menggunakan lahan kosong yang sebetulnya adalah milik negara.
Karena itu, menurutnya mesti ada upaya penyelesaian supaya konflik turun temurun itu bisa segera tuntas. Konflik lainnya juga yang terjadi ketika lahan warga dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Ada tanah nganggur tanah kosong milik orang, milik perusahaan, milik PTPN dia nganggur dan kondisi yang kita kemarin ekonominya terganggu, ya, rakyat masuk disitu bercocok tanam segala macam ini akhirnya menjadi persoalan yang harus diuruskan," tuturnya.
Bentuk Tim
Bukan hanya Edy, Jokowi juga mengajak sejumlah menteri terkait untuk melakukan pecepatan penyelesaian masalah pertanahan di sana.
Dirinya tidak menampik dengan adanya masalah pertanahan lantaran banyaknya perkebunan maupun lahan di Sumatera Utara. Edy juga menyebut kalau Jokowi akan membentuk tim untuk menyelesaikan beragam permasalahan lahan di Sumut.
"Dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian kondisi agraria di Sumatera Utara," tuturnya.
Baca Juga: Nilai Wajar Jika Mas Bechi Dijerat UU TPKS, HNW: Perlu Ada Hukuman Tegas Agar Ada Efek Jera
Mantan Pangkostrad tersebut belum bisa menjelaskan fungsi dari tim yang bakal dibentuk Kepala Negara. Ia sendiri mengaku hanya bertugas untuk melaporkan kondisi lahan di Sumut.
"(Tim) nanti diputuskan oleh kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil."
Berita Terkait
-
Gubsu Edy Rahmayadi Datang ke Istana Merdeka, Diajak Jokowi Bentuk Tim untuk Bereskan Masalah Agraria
-
Mencari Keadilan ke Jokowi, Tiga Warga Korban Human Error Perusahaan Tambang Berjalan Kaki dari Lumajang ke Jakarta
-
Pantau Perkembangan, Jokowi Kunjungi IKN Nusantara 3 Bulan Sekali
-
Cerita Saepudin Kayuh Sepeda dari Cianjur untuk Temui Presiden Jokowi, Ingin Curhat Agar Bisa Pergi Haji
-
Resmi! Presiden Jokowi Berhentikan Lili Pintauli Siregar Sebagai Wakil Ketua KPK
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polisi Lepas Maling Motor di Cikarang Langgar Prosedur? Ini Kata Propam
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026